MUNA – Anggota DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra), La Ode Muhamad Marshudi menggelar Reses Masa Sidang III Tahun 2026 di Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna pada Jumat (9/10/2026).
Melalui gelaran reses kali ini, La Ode Muhamad Marshudi kembali menyapa warga di Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Muna, Muna Barat, Buton Utara untuk menyerap aspirasi masyarakat.
Setiap aspirasi yang disampaikan, kata La Ode Muhamad Marshudi, akan menjadi catatan dan bahan untuk diperjuangkan sesuai dengan kewenangan serta mekanisme yang berlaku.
“Melalui kegiatan reses ini, seperti biasanya kami ingin mendengar langsung masukan, kritik, harapan, serta keluhan warga terkait infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik,” kata La Ode Muhamad Marshudi dihadapan warga Kecamatan Kabawo.
Aspirasi terkait pembangunan infrastruktur lingkungan, seperti jalan lingkungan di Kecamatan Kabawi.
Sementara di sektor pertanian, aspirasi yang mengemuka yakni permintaan bibit pertanian hingga penyediaan Alsintan (alat dan mesin pertanian) abhi petani di Kecamatan Kabawo.
Menanggapi hal tersebut, La Ode Muhamad Marshudi menyampaikan akan memperjuangkan aspirasi tersebut dalam pembahasan APBD sesuai dengan kewenangan dan skala prioritas.
“Nanti saya akan koordinasikan kembali di tingkat provinsi terutama dengan perangkat daerah terkait,” ujar La Ode Muhamad Marshudi.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sultra ini berkomitmen kuat untuk mewujudkan aspirasi dan permintaan masyarakat tersebut demi menunjang terwujudnya pembangunan daerah terutama di wilayah Dapilnya.
“Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kita semua, dan semoga apa yang menjadi keinginan kita bersama dapat terwujud sesuai harapan,” katanya.
“Saya duduk di DPRD sana karena bapak ibu sekalian. Jadi, saya datang kembali ke sini untuk mengetahui apa yang menjadi keinginan bapak ibu supaya bisa diperjuangkan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan saya,” katanya lagi.
Seluruh hasil pertemuan dan daftar aspirasi yang diserap dalam reses ini akan dicatat dan dilaporkan secara tertulis dalam rapat paripurna melalui fraksi masing-masing.
Hasilnya kemudian akan disusun menjadi dokumen Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD untuk diserahkan kepada Pemprov Sultra sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan kebijakan anggaran.
**
