KENDARI – DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) menerima aduan Konsorsium Mahasiswa dan Masyarakat Merdeka (KMMM) Sultra menyoal dugaan proyek pembangunan kawasan olahraga terpadu Lakidende yang bermasalah pada Sejin (19/10/2026).
Diketahui, KMMM Sultra yang menggelar demonstrasi di Gedung DPRD Sultra tersebut mengadukan permasalahan terkait dugaan ketidaktransparanan perubahan status hasil pemilihan penyedia, dasar pengambilan keputusan, proses evaluasi peserta, serta kesesuaian pelaksanaannya dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana Kawasan Olahraga Terpadu Lakidende.
“Setiap proses pengadaan yang menggunakan anggaran publik harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, persaingan sehat, keadilan, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas,” tegas Rahmat.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi III DPRD Sultra, Sulaeha Sanusi menilai terdapat sejumlah hal yang perlu diperjelas, terutama terkait proses penawaran dan penetapan peserta yang dinyatakan lolos dalam tender.
“Setelah mencermati persoalan ini, memang ada yang ganjil. Namun, kami belum bisa menyimpulkan, sehingga kita akan memanggil pihak-pihak terkait di dalamnya,” ujar Sulaeha kepada para aspirator.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Sultra, La Isra menyatakan, bahwa pihaknya telah menyepakati pelaksanaan RDP bersama Komisi III untuk mencermati aduan yang disampaikan oleh KMMM Sultra.
Ia menegaskan, RDP merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan proyek pemerintah, khususnya dalam memastikan proses pengadaan barang dan jasa berjalan sesuai ketentuan.
La Isra mengatakan, DPRD telah mencermati adanya dugaan ketidaktransparanan dan persoalan efisiensi dalam proses lelang proyek Lakidende. Meski demikian, DPRD juga akan mendengarkan penjelasan dari pihak pemerintah terkait pertimbangan yang mendasari keputusan dalam proses tender.
“Pada prinsipnya, poinnya kami sudah dapatkan bahwa ini ada ketidaktransparanan, kemudian ada yang dianggap tidak efisien. Namun, mungkin saja pemerintah punya pandangan lain yang nanti kita dengarkan,” kata La Isra.
Oleh DPRD Sultra bersama aspirator dari KMMM Sultra kemudian menyepakati pelaksanaan RDP dengan menghadirkan para pihak terkait pada Senin, 26 Oktober 2026 mendatang.
“Kita sepakati akan melaksanakan RDP pada hari Senin (26/10/2026) di jam kedua. Kami pastikan akan menghadirkan semua pihak-pihak terkait dengan persoalan ini,” kata La Isra lagi.
***
