KONAWE – Pemerintah Konawe menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemkab Konawe Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Konawe, pada Selasa (31/3/2026).
Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Konawe, I Made Asmaya didampingi Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Majenuddin; Ketua Komisi I, Dedy; serta dihadiri Bupati Konawe, Yusran Akbar bersama Sekretaris Daerah Konawe, Ferdinand Sapan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakapolres Konawe, Kompol Hasruddin mewakili Kapolres Konawe, unsur Kejaksaan Negeri Konawe, serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe.
Dalam sambutan Bupati Konawe yang dibacakan Sekda Ferdinand Sapan, disampaikan bahwa rapat paripurna penyampaian LKPJ memiliki makna penting, tidak hanya sebagai pemenuhan kewajiban konstitusional kepala daerah, tetapi juga sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Selain itu, momentum tersebut juga mencerminkan kemitraan strategis antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.
“Tahun 2025 merupakan tahun yang sangat menentukan bagi Pemerintah Kabupaten Konawe, karena menjadi tahun pertama pelaksanaan pemerintahan kami bersama Wakil Bupati dalam mengemban amanah rakyat,” ungkapnya.
Menurutnya, capaian pembangunan pada tahun pertama pemerintahan tidak hanya sekadar rangkaian angka administratif, tetapi menjadi fondasi awal dalam menentukan arah pembangunan Kabupaten Konawe untuk lima tahun ke depan.
Secara umum, pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Konawe sepanjang Tahun Anggaran 2025 menunjukkan sejumlah capaian positif. Dari sisi makroekonomi, laju pertumbuhan ekonomi Konawe meningkat dari 11,82 persen pada tahun 2024 menjadi 12,28 persen pada tahun 2025.
Peningkatan tersebut didorong oleh pertumbuhan sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, serta sektor jasa yang terus berkembang. Kondisi ini juga mencerminkan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat serta perputaran ekonomi di daerah.
Di bidang pembangunan manusia, Pemerintah Kabupaten Konawe juga mencatat kemajuan yang cukup signifikan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 74,50 menjadi 75,09, sementara usia harapan hidup naik dari 72,85 tahun menjadi 73,04 tahun.
Pada sektor pendidikan, harapan lama sekolah meningkat dari 13,05 tahun menjadi 13,11 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah naik dari 9,69 tahun menjadi 9,80 tahun. Selain itu, pengeluaran riil per kapita masyarakat juga meningkat dari Rp11,415 juta menjadi Rp11,763 juta.
Dari aspek kesejahteraan sosial, tingkat kemiskinan di Kabupaten Konawe berhasil ditekan dari 13,25 persen menjadi 12,28 persen. Sementara itu, tingkat partisipasi angkatan kerja meningkat menjadi 76,84 persen, dengan tingkat pengangguran terbuka berada pada kisaran 2,81 persen.
Sebagai daerah agraris yang memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan di Sulawesi Tenggara, Konawe juga mencatat peningkatan produksi di sektor pertanian. Produksi gabah kering giling meningkat dari 216.342 ton menjadi 241.504 ton, sedangkan produksi gabah kering panen naik dari 259.491 ton menjadi 289.671 ton.
Produksi beras juga mengalami peningkatan dari 124.241 ton menjadi 138.691 ton, dengan luas panen yang bertambah dari 48.743 hektare menjadi 54.057 hektare. Sementara itu, tingkat inflasi daerah tetap terjaga pada angka 3,57 persen.
Meski sejumlah capaian berhasil diraih, Pemerintah Kabupaten Konawe menyadari masih terdapat berbagai agenda pembangunan yang perlu terus diperkuat, di antaranya peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerataan infrastruktur dasar, penguatan sumber daya manusia, serta transformasi ekonomi berbasis nilai tambah.
Pemerintah daerah juga berharap rekomendasi DPRD terhadap LKPJ tersebut dapat menjadi masukan strategis dalam meningkatkan kualitas kebijakan serta program pembangunan daerah pada masa mendatang.
**
