JAKARTA – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Gedung Merah Putih KPK di Jakarta, Kamis (19/6/2025) kemarin.

Tak sendirian, Gubernur Andi Sumangerukka didampingi Ketua DPRD Sultra, La Ode Tariala; Sekda Sultra, Asrun Lio; serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemprov Sultra.

Kunjungan ke Gedung Merah Putih KPK itu merupakan langkah strategis Gubernur di awal pemerintahannya dalam upaya mencegah tindak pidana korupsi, utamanya di lingkup Pemprov Sultra.

Gubernur membawa serta para kepala perangkat daerahnya untuk memberi kesempatan berdiskusi dengan KPK terkait dengan program kerja yang dilakukan ataupun persoalan yang dihadapi di unit kerjanya masing-masing.

“Kunjungan ini merupakan bentuk ikhtiar kolektif Pemprov Sultra dalam membangun sistem pemerintahan yang antikorupsi sejak awal,” tutur Andi Sumangerukka dalam keterangannya, Jumat (20/6/2025).

Baca Juga:  Gubernur Diingatkan Fokus Tuntaskan Masalah Masyarakat Sultra, Jangan Hanya Urusi Jembatan Muna-Buton

Lebih lanjut, Gubernur Andi menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program-program pembangunan, termasuk dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

“Kami berharap ada pendampingan dari KPK dalam proyek-proyek strategis daerah. Ini sejalan dengan semangat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong kepala daerah untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas,” tambahnya.

Gubernur juga menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah mengawali langkah-langkah nyata dalam pencegahan korupsi, yang perlu diikuti oleh daerah secara sinergis.

“Saya melihat bahwa pemerintah pusat telah mengawali berbagai kegiatan pencegahan korupsi. Hal ini sejalan dengan yang kami harapkan di daerah. Pemerintah provinsi dan pusat harus selaras dalam kebijakan serta implementasinya di lapangan,” tegasnya.

Baca Juga:  Hasil Pemilihan Tiga Besar Pilrek UHO, Ini Perolehan Suaranya

Ia kembali menekankan pentingnya masukan dan pendampingan dari KPK sebagai bagian dari upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang tidak tersandera oleh persoalan hukum.

“Kami ingin mencegah sejak awal. Karena kalau pencegahan dilakukan di akhir, akan lebih sulit. Maka dari itu, kami datang ke KPK agar setiap kebijakan yang dijalankan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum,” tuturnya.

Sementara itu, Plt Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK Agung Yudha Wibowo menyambut baik dan mengapresiasi inisiatif gubernur mendatangi KPK.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Pak Gubernur atas kedatangannya. Ini merupakan hal yang positif,” kata Agung Yudha Wibowo.

***