KENDARI – Ketua Komisi III DPRD Kota Kendari, LM Rajab Jinik mendesak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kota Kendari agar kembali turun menertibkan semua Alat Peraga Kampanye (APK) yang masih menjamur disejumlah jalan protokol.

Rajab menyebut, Satpol-PP Kendari terkesan tebang pilih dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda) Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2014 pasal 28 ayat 1 terkait dengan peletakan dan keberadaan baliho ataupun banner disebuah pohon, tiang listrik, halte, taman, maupun tempat umum lainnya.

Padahal sebelumnya, yakni tanggal 29 September 2022 lalu, Satpol-PP Kendari gencar melakukan pencopotan APK salah satu figur bakal calon gubernur Sultra.

“Tetap itu harus jadi prioritas Pol-PP untuk menertibkan yang melanggar Perda. Prioritas itu, kemarin mereka (Satpol-PP) sudah cabut, sekarang mereka (Satpol-PP) tidak mencabut lagi, kan ini menjadi lucu,” ujar Rajab Jinik, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (31/10/2022).

Baca Juga:

KPU Tetapkan 160 Titik Lokasi Pemasangan APK Pilwali Kendari 2024
Masyarakat Kendari Tak Perlu Bayar Parkir Jika Tidak Diberi Karcis

“Tidak ada itu kita dalam pemerintahan itu tebang pilih. Kalau itu melanggar Perda, melanggar undang-undang ya tertibkan, jangan sampai terkesan pemerintah ini hanya karena ada keinginan-keinginan. Saya pikir Kendari BERGERAK ini sinergi kita untuk bergerak menegakan aturan hukum yang berlaku disini, supaya masyarakat merasa teradili, terayomi dan tersejahterakan,” timpal Rajab.

Diberitakan sebelumnya oleh media ini, Satpol-PP Kendari menyebut penertiban baliho, banner, pamflet dan jenis APK lainnya yang melanggar Perda belum dilakukan secara merata karena keterbatasan personel. ***