KENDARI – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kendari menargetkan dokumen penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) bisa tuntas tahun 2023 ini. Dengan demikian, dapat diintegrasikan dengan Peraturan Daerah (Perda) Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang nantinya menjadi payung hukum.

Sebagai upaya percepatan penyusunan dokumen KLHS, Bappeda Kota Kendari menggelar konsultasi publik tahap 2 di Aula Teporombua Balaikota Kendari, pada Kamis (14/12/2023).

Staf Ahli Walikota Kendari Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan Muhammad Saiful mewakili Pj Wali Kota Kendari, menjelaskan bahwa bonus demografi dan penanganan teluk Kendari merupakan beberapa isu yang harus menjadi perhatian dalam penyusunan rencana pembangunan daerah.

Konsultasi publik tahap dua ini digelar untuk menyempurnakan dokumen dan daftar isu pembangunan berkelanjutan yang telah dibahas sebelumnya.

Baca Juga:

Pembayaran Retribusi Sampah Berbasis Digital di Kendari Mulai Disosialisasikan
Sampah Berserakan di Jalan Ketapang Kendari, Warga Keluhkan Bau Tak Sedap

“Kegiatan ini juga dalam rangka menghimpun masukan, saran dan harapan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya khususnya mengenai perumusan alternatif penyempurnaan yang dimaksud,” jelasnya, dikutip dari laman Pemkot Kendari.

Dia berharap, dokumen KLHS ini bisa terintegrasi dalam rencana umum tata ruang yang akan digunakan sebagai instrumen dalam menyusun kebijakan rencana program kerja pemerintah untuk meminimalisir dampak negatif dari kegiatan pemanfaatan ruang serta pelaksanaan pembangunan.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Kendari Cornelius Padang menambahkan, konsultasi tahap dua ini sangat penting untuk memastikan pembangunan yang dilakukan kedepannya tetap memperhatikan kelestarian pembangunan.

“Nantinya dokumen KLHS ini akan kita integrasikan dengan dokumen Perda RTRW yang juga sementara dalam penyusunan,” pungkasnya.

**