KONAWE UTARA – Rumpun Muda Nusantara (RMN) dilaporkan usai melakukan aksi demonstrasi terkait dugaan korupsi yang dilakukan oleh Bupati dan Ketua DPRD Konawe Utara (Konut).

Pelaporan terhadap RMN disampaikan oleh Kuasa Hukum Bupati Konawe Utara atas tuduhan melakukan pencemaran nama baik.

Menanggapi hal tersebut, Presidium RMN, Irjal Ridwan menyebutkan, bahwa tim kuasa hukum Bupati Konawe Utara tidak mengerti dan tidak menghargai proses hukum.

“Maksud kami, tim kuasa hukum Bupati Konawe Utara tunggu giliranlah. Jangan asal masuk saja”. ujar Irjal dalam keterangannya, Selasa (13/8/24).

Baca Juga:

Diterkam Buaya, Jasad Pria di Konut Ditemukan Tak Utuh
Masa Jabatan 158 Kades di Konut Diperpanjang Jadi 8 Tahun
Polda Sultra Gerebek Pembalakan Liar di Konawe Utara

Irjal mengaku bingung dirinya dikatakan melakukan pencemaran nama baik, sebab dirinya melakukan aksi demonstrasi dan pelaporan dengan dukungan data yang jelas.

Apalagi Bupati dan Ketua DPRD Konut belum di panggil dan diperiksa oleh aparat penegak hukum (APH) untuk membuktikan apakah yang soroti oleh RMN benar atau tidak.

“Jadi kami bingung, pencemaran baiknya dimana? Sebab kami melakukan aksi dan pelaporan dengan data yang jelas. Kemudian Bupati dan Ketua DPRD Konawe Utara juga belum di periksa atas laporan kami,” jelasnya.

Menurut Irjal, yang dikatakan pencemaran nama baik itu ketika kami melaporkan Bupati dan Ketua DPRD Konut tanpa data yang jelas. Kemudian jika Bupati dan Ketua DPRD sudah di periksa atas laporan kami tetapi keduanya dikatakan tidak bersalah.

“Nah, kalau kondisinya seperti itu bisa saja kami terima soal tuduhan kami melakukan pencemaran nama baik. Tapi faktanya kami punya data yang jelas, Bupati dan Ketua DPRD juga beluk di periksa. Kan aneh ini,” katanya

“Lantas gimana kalau Bupati dan Ketua DPRD Konut diperiksa atas laporan kami dan dinyatakan bersalah. Letak pencemaran nama baiknya dimana?,” sambungnya.

Oleh sebab itu, pihaknya menyarankan kepada kuasa hukum Bupati Konawe Utara untuk sabar menunggu proses hukum serta tidak melakukan langkah-langkah yang berbau intimidasi.

“Tunggulah sampai Bupati Konut sudah di periksa dan dikatakan tidak terlibat baru buat laporan, jangan terlalu kaku. Karena itu memperlihatkan ketakutan menurut kami,” tutupnya.

**