KENDARI – Bupati Konawe Selatan (Konsel), Surunuddin Dangga menanggapi terkait adanya informasi terkait sejumlah oknum kepala desa yang melakukan pemotongan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam proses penyalurannya.

Surunuddin menegaskan jika hal semacam itu kembali terjadi, baik BLT ataupun bantuan lainnya agar kiranya segera dilaporkan.

“Jika ada seperti itu segera lapor ke saya. itu tidak dibenarkan karena mengambil hak orang miskin, berapa pun jumlahnya kecil ataupun besar, jika ada pemotongan maka itu tetap tidak dibenarkan,” ujar Surunuddin saat menyampaikan sambutannya dalam kegiatan Launching Cinta Statistik (Desa Cantik) di salah satu hotel di Kendari, Senin (16/10/2023).

Menurutnya, pemotongan bantuan orang yang tak mampu itu secara aturan maupun agama tidak dibenarkan. Bahkan tidak boleh tolerir.

Baca Juga:

Hakim PN Andoolo Vonis Bebas Supriyani
Tiga Kali Pemeliharaan, Warga Minta Jalan Ambaipua-Motaha Tidak Asal Ditambal Aspal

“Hak warga miskin jangan di potong-potong lagi. Makanya saya sebagai Bupati Konsel, sejak 2017 itu memberlakukan sistem pembayaran non tunai, juga menjadi yang pertama di Sultra memberlakukan sistem tersebut,” ungkapnya.

Dijelaskannya, sistem tersebut tujuannya adalah untuk mencegah pemotongan pemotongan itu. Jadi bukan hanya BLT saja tapi berlaku, untuk Dana Desa (DD), dana BOS dan lainnya.

“Jadi dengan cara seperti itu, tidak ada kesalahan seperti terjadi pemotongan. Karena uang tersebut langsung kita transfer ke rekening penerima bantuan,” katanya.

Terakhir kata Bupati dua periode ini, jika ada ditemukan hal seperti itu maka dia harus mempertanggungjawabkannya di mata hukum.

“Ada beberapa Kepala Desa kita yang bermasalah dengan hukum, kita tidak pernah menghalangi proses hukum. Apalagi jika yang dilakukannya itu memang salah,” tutupnya.

***