KENDARI – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Fakultas Teknik UHO saat berunjuk rasa di kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Rabu (19/2/2025) siang.

Aksi ini yang mengusung seruan ‘Indonesia Gelap’ ini dilakukan sebagai bagian dari kritik terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran.

Massa aksi menganggap kabinet merah putih yang dipimpin Presiden Prabowo telah banyak membuat kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat.

Dalam orasinya, massa aksi menegaskan menolak efisiensi anggaran di sektor pendidikan dan kesehatan karena mengancam masa depan anak bangsa.

“Kami menolak efisiensi anggaran di sektor pendidikan dan kesehatan karena mengancam investasi masa depan bangsa”, ungkap salah satu orator dalam kesempatan tersebut.

Selain itu, massa juga meminta pemerintah untuk memberikan hak-hak dosen seperti tunjangan kinerja yang tidak dibayarkan oleh pemerintah selama beberapa tahun.

Massa juga meminta pemerintah mempertahankan kebijakan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu pilar utama kesejahteraan masyarakat.

Massa aksi juga menuntut agar adanya evaluasi terhadap program makan bergizi gratis dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.

Para massa aksi pun diterima oleh Pelaksana Tugas Sekretaris DPRD (Plt Sekwan) Sultra, Andi Raja Langi Sadapotto di ruang aspirasi masyarakat sekitar pukul 14.00 WITA.

Koordinator Lapangan Aksi, Erin mengungkapkan pihaknya sangat menyayangkan tidak adanya wakil rakyat yang berada di rumah aspirasi yang notabene tempat menerima aduan masyarakat.

“Sangat disayangkan hari ini rumah aspirasi rakyat kosong. Anggota DPRD Sultra tidak ada di tempat,” kesalnya.

Menurutnya, Plt Sekwan tidak bisa menentukan kebijakan sehingga sangat disayangkan aspirasi mahasiswa hari ini hanya diterima pelaksana yang tidak punya kewenangan.

Di hadapan massa aksi, Plt Sekwan menyampaikan pihaknya hanya menjembatani aspirasi mahasiswa untuk diteruskan ke unsur pimpinan di DPRD Sultra.

“Kami ini statusnya ASN bukan anggota DPRD sehingga tidak bisa mengambil kebijakan seperti yang diinginkan teman-teman mahasiswa,” tuturnya.

**