Investasi Bidang SPAM Senilai Rp 5,5 Triliun Masuk di Sultra

KENDARI – Investasi di bidang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) senilai Rp 5,5 triliun masuk di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Investasi SPAM digagas oleh PT Perumda Utama Sultra dengan PT Medco Infrastruktur Indonesia, yang ditandai dengan penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) antara keduanya di Kendari pada Jumat (9/8/2024).

Direktur Utama PT Perumda Utama Sultra, Eko Prasetyo mengatakan, Provinsi Sultra kaya akan Sumber Daya Alam (SDA). Hanya saja, masih tertinggal dari sisi infrastruktur penyediaan air bersih.

Disebutkannya, berdasarkan data Kementerian PUPR dalam buku kinerja BUMD Air Minum Tahun 2023, cakupan pelayanan rata-rata di Sulawesi Tenggara sekitar 30,3 persen, efisiensi produksi rata-rata sekitar 46,2 persen dan Tingkat Kehilangan Air (TKA) rata-rata 46,8 persen.

“Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan upaya-upaya percepatan pemenuhan dan peningkatan infrastruktur penyediaan air bersih,” kata Eko Prasetyo.

Mengingat keterbatasan anggaran kota dan kabupaten, maka diperlukan upaya-upaya lain, semisal mengundang investor untuk bekerjasama dalam pembangunan dan pengelolaan SPAM. Sehingga tingkat pelayanan dan akses masyarakat terhadap air minum dapat ditingkatkan dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Secara teknis, kata Eko, kerjasama antara Perumda Utama Sultra dengan PT Medco Infrastruktur Indonesia nantinya akan dilakukan kegiatan investasi dalam hal pembangunan dan pengelolaan SPAM.

Kemudian, lanjut Eko, nantinya akan ditindaklanjuti dengan bekerjasama lagi dengan BUMD Air Minum Kabupaten/Kota seSultra, melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (PKBU).

“Investasi pembangunan dan peningkatan infrastruktur SPAM akan dilakukan dari hulu sampai hilir atau disebut source to tap dengan output air minum di sambungan pelanggan dengan kualitas siap minum, sesuai standar Permenkes Nomor 2 Tahun 2023,” ungkapanya.

Sementara itu, Plh Kepala DPMPTSP Provinsi Sultra, Jany saat memberikan sambutan di hadapan para undangan kerjasama ini menjelaskan, pembangunan yang hanya mengharapkan dana anggaran belanja negara, tentu tidak dapat berjalan sendiri. Sehingga kehadiran investasi dalam pembangunan negara sangat diharapkan.

“Dengan keterbatasan anggaran pemerintah, maka diperlukan adanya perubahan pola pikir untuk mengurangi ketergantungan pendanaan pemerintah dan melakukan pendanaan non publik dalam pembiayaan,” jelas Jany.

Jany juga mengungkapkan, bahwa dalam kick off meeting World Water Forum 2024, Presiden Joko Widodo menyampaikan pesan bahwa konservasi air dan ketersediaan air bersih harus menjadi prioritas.

****