WAKATOBI – Anggaran pelaksanaan Jambore Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kecamatan Wangi-wangi, Kabupaten Wakatobi yang gelar beberapa waktu lalu diduga berasal dari hasil pungutan para kepala desa (Kades).

Pendiri Koalisi Parlemen Jalanan (KPJ), Emen Lahuda mengatakan, dugaan pemalakan tersebut menyusul adanya para kepala desa yang dipaksa memungut dana sumbangan untuk pegelaran Jambore PKK.

“Camat kenapa harus mengurus hal-hal seperti ini? Ini di luar dari tugas dan kewajibannya dalam mengemban tugas. Apalagi ini sama dengan perilaku preman pasar,” kata Emen Lahuda dalam keterangannya kepada HaloSultra.com, Jumat (8/7/2022).

Lanjut Emen, tindakan tersebut mencoreng wewenang, tugas dan kewajiban sebagai Camat yang tidak sepatutnya meminta dana dari para kades.

Baca Juga:

Akhiri Rangkaian Safari Ramadan di Wakatobi, Wagub Sultra Kunjungi Kaledupa
Audiensi dengan Pelaku Industri Pariwisata Wakatobi, Wagub Sultra Tekankan Hal Ini

“Apalagi anggaran PKK Wakatobi itu jelas sumbernya, masa harus meminta-minta pada kepala desa,” lanjutnya.

Pihaknya telah mengidentifikasi dan mengumpulkan bukti terkait adanya pemungutan dana Jambore PKK tersebut.

KPJ juga meminta kepada Bupati Wakatobi dan kepolisian untuk menindaklanjuti dugaan pemalakan Camat Wangi-Wangi dan camat lainya di Wakatobi.

“Bisa saja ini menjadi mata rantai yang sebenarnya, ada udang di balik batu,” tutupnya.

Hingga berita ini terbit, Camat Wangi-Wangi belum dapat dikonfirmasi terkait dugaan pemalakan para kepala desa untuk penyediaan anggaran pelaksanaan Jambore PKK dimaksud.