KENDARI – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) menyerahkan dana hibah kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sultra.

Bawaslu Sultra mendapatkan dana hibah untuk pilkada sebesar Rp50,1 miliar.

Penyerahan ini ditandai dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto, bersama Ketua Bawaslu Sultra, Iwan Rompo Banne, di Kantor Gubernur, Kamis (9/11/2023).

“Pemprov dan Bawaslu Sultra melakukan rapat pembahasan dan menyepakati pendanaan bersama penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Hari ini, atas izin Allah subhanahu wa ta’ala, telah dilaksanakan penandatanganan NPHD,” kata Andap.

Baca Juga:

Arah Kebijakan Pemprov Sultra Jaga Geliat Investasi
Bawaslu Sultra Imbau Peserta Pemilu Ikut Aturan Pemasangan APK
DPP Golkar Berikan Surat Tugas ke AJP untuk Maju di Pilwali Kendari

Andap menyebutkan dana hibah yang diberikan kepada Bawaslu bersumber dari APBD Provinsi Sultra tahun anggaran 2023 dan 2024.

Dia menjelaskan dana hibah itu diperuntukkan untuk membiayai Pilkada di tahun 2024 mendatang, dimulai dari persiapan hingga tahapan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

“Penandatanganan NPHD merupakan bukti dukungan Pemprov Sultra terhadap pelaksanaan Pilkada agar dapat dilaksanakan sesuai dengan tahapan dari KPU Sultra, untuk penggunaan dan pertanggungjawaban agar dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ungkapnya.

Penyerahan dana hibah bagi pelaksanaan Pilkada ini merujuk pada SE Mendagri Nomor: 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 yang ditegaskan kembali melalui SE Mendagri Nomor: 900.1.9.1/5252/SJ tanggal 29 September 2023.

Usai penandatanganan NPHD, dana hibah akan dicairkan dalam tiga tahapan. Tahap pertama sejumlah 40% dicairkan paling lambat empat belas hari kerja setelah penandatanganan NPHD.

Kemudian, tahap kedua sejumlah 50 persen dicairkan paling lambat empat bulan sebelum pemungutan suara, dan terakhir 10 persen dicairkan paling lambat satu bulan sebelum pemungutan suara.

**