BUTON TENGAH – Keberlanjutan penataan Ibu Kota Buton Tengah (Buteng) dapat berjalan dengan baik, yang perlu diperhatikan adalah jangan ada masyarakat yang dirugikan.

Hal ini disampaikan Pj. Bupati Buteng, Muhammad Yusup ketika meninjau lokasi pembangunan Kantor Bupati dan DPRD Buteng di Labungkari, Kecamatan Lakudo, Jumat (10/6/2022).

Dari hasil peninjauan, kata Yusup, akan dirembukkan kembali dengan tim yang telah dibentuk sebelumnya. Karena luas lahan yang disebutkan oleh Asisten I dan Kabag Pemerintahan Buteng tak sesuai dengan SK Pembentukan Buton Tengah sendiri.

“Ini masih mau saya diskusikan dengan Tim 9 yang saya bentuk, menentukan di mana titiknya nanti. Karena ini saya lihat masih ada rumah masyarakat di atas. Sementara ini satu kawasan yang sesuai dengan SK pembentukan Buton Tengah kurang lebih 400 hektar. Namun pada kenyataannya menurut asisten I dan Kabag pemerintahan itu kurang lebih 140 hektar,” kata Yusup kepada HaloSultra.com di Labungkari, Jumat (10/6/2022).

Baca Juga:  Usai 11 Tahun Sengketa, Pulau Kakabia Akhirnya Lepas dari Wilayah Sultra

Dirinya pun akan mendiskusikan hal pembebasan lahan dengan masyarakat pemilik lahan sehingga tak ada masyarakat yang dirugikan.

“Karena itu saya minta untuk dipastikan seperti apa luasan tanahnya dan di mana saja yang berbatasan dengan tanah masyarakat. Kita membangun tapi jangan rugikan masyarakat. Ini yang harus saya bicarakan dulu insyaaAllah Senin sudah selesai,” katanya.

Baca Juga:  Terbuka untuk Umum, Gubernur ASR Ajak Masyarakat Datang ke Open House di Rujab

“Pada APBD Perubahan 2022 ini akan kita mulai rencanakan dan rancang. Sehingga 2023 nanti mulai kita bangun. Tidak ada kata tidak bisa, akan saya paksa. Karena kantor bupati, dan kantor DPRD itu adalah simbol daerah,” tegasnya.

Selain kantor bupati dan DPRD, Yusup juga berencana akan membangun rumah jabatan.

“Kalau kemampuan anggaran kita besar, kita akan bangun semuanya, apa susahnya. Tapi karena terbatas, ya kita lakukan pelan-pelan,” tukasnya.