Dialog Publik KKW, Polemik Pengoperasian Maskapai Penerbangan di Wakatobi Jadi Bahasan Utama

KENDARI – Kerukunan Keluarga Wakatobi (KKW) menggelar dialog publik disalah satu warung kopi di Kota Kendari, Jumat (27/1/2023) malam.

Kegiatan yang mengangkat tema ‘Masyarakat Kota Kendari Asal Wakatobi Bertanya’ tersebut nampak dihadiri oleh anggota Komisi II DPR RI, Hugua, Ketua DPRD Sultra, Abdurrahman Shaleh dan Ketua DPRD Wakatobi, Hamirudin.

Salah satu bahasan utama dalam dialog adalah terkait polemik Bandara Matahora Wakatobi yang telah berhenti beroperasi alias tidak adanya rute penerbangan membuat sedikit banyak berdampak pada laju perekonomian daerah yang terkenal dengan wisata alamnya itu.

Ketua KKW, La Atjeh Amin menjelaskan dengan tidak adanya akses penerbangan dari dan ke Wakatobi akan memberi dampak di sektor pariwisata.

Untuk itu, dirinya mewakili masyarakat meminta kepada pemerintah untuk berusaha dengan semaksimal agar Bandara Matahora kembali beroperasi.

“Harapan kita Wakatobi itu, salah satunya yang paling mendominasi itu adalah pariwisata, dan kuncinya ini akses,” kata Amin.

Diungkapkannya, dirinya dan masyarakat Wakatobi akan terus berjuang sehingga akses penerbangan kembali beroperasi, baik penerbangan reguler maupun non reguler.

“Kami telah putuskan tadi bahwa ini kita serahkan dulu kepada ketua DPRD dengan pak bupati untuk berhubungan dengan maskapai, nanti jika ini tidak terwujud kami akan terus mencari jalan hingga dapat,” jelasnya.

Senada dengan Ketua DPRD Wakatobi Hamirudin juga menjelaskan dengan berhentinya penerbangan, memberikan dampak serius untuk masyarakat Wakatobi terkhususnya masalah perekonomian.

“Bukan hanya pariwisatanya saja, itu di sana hotel-hotel rumah makan terkena dampaknya,” pungkasnya.

Disampaikan itu, pihaknya di legislatif akan berusaha mengaktifkan kembali bandara yang saat ini sudah tidak beroperasi lagi.

Diketahui, aktivitas penerbangan di Bandara Matahora masih sepi dikarenakan belum adanya kata sepakat dari pihak Pemkab Wakatobi dengan pihak maskapai.

Dimana MoU antara pihak Pemkab dan maskapai Lion Air terganjal pada nilai angka satuan harga yang diajukan Pemkab.

Walaupun Pemprov Sultra dan Pemkab telah menyiapkan subsidi berdasarkan permintaan maskapai, namun keputusan soal tarif per seat penumpang belum mendapati kata sepakat. ***