KENDARI – Hugua memberikan respon atas pemecatan dirinya dari keanggotaan partai di PDI Perjuangan setelah 14 tahun menjadi kadernya.

Mantan Bupati Wakatobi dua periode ini menyampaikan ucapan terima kasih kepada PDI Perjuangan yang telah memberikan pembinaan terhadap dirinya.

“Saya berterima kasih kepada PDIP yang sudah membina saya sampai saat ini dan titik ini,” kata Hugua kepada media, Sabtu (14/9/2024).

Dia mengaku sudah bertemu dan meminta restu PDI Perjuangan melalui Sekjen Hasto Kristyanto atas majunya dirinya di Pilkada Sultra 2024 mendampingi Andi Sumangerukka.

Baca Juga:

ASR-Hugua Janjikan Layanan Listrik 24 Jam hingga Pemekaran Kepton
Kampanye Terbatas di Kadatua Diguyur Hujan, Masyarakat Nilai ASR-Hugua Bawa Berkah

Meski bertentangan dengan PDI Perjuangan, anggota DPR RI Dapil Sultra ini siap menerima konsekwensi dan tetap berkomitmen bersama Andi Sumangerukka sebagai bacalon wakil gubernur di Pilgub Sultra.

“Saya menghargai keputusan DPP. Saya juga sudah diperingatkan Hasto Kristiyanto soal keputusan saya berkaitan dengan AD/ART partai,” katanya.

“Peringatan itu disampaikan saat saya menghadap dan mohon restu untuk mencalonkan diri jadi calon wakil gubernur ASR yang diusung partai lain,” sambungnya.

Dikatakannya, dalam AD/ART PDI Perjuangan ada ruang untuk rehabilitasi yang dilakukan dalam kongres partai dan rencananya akan dilaksanakan dalam beberapa bulan ke depan.

“Melalui momentum itu nantinya, insyaallah semua akan baik-baik saja,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, DPP PDI Perjuangan melakukan pemecatan kepada Hugua dari keanggotaan partai sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor 1599/KPTS/DPP/IX/2024 tertanggal 13 September 2024 yang salinannya diperoleh HaloSultra.com.

“Memberikan sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Hugua dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,” bunyi poin pertama keputusan yang ditandatangani Megawati Soekarnoputri dan Hasto Kristanto.

“Melarang Saudara tersebut pada diktum 1 (satu) di atas melakukan kegiatan dan menduduki jabatan apapun yang mengatasnamakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,” poin kedua putusan tersebut.

**