KENDARI – Forum Pemerhati Hukum Sulawesi Tenggara (FPH Sultra) mendesak Kantor Imigrasi Kelas l Kendari untuk memeriksa dugaan keterlibatan Warga Negara Asing (WNA) asal Tiongkok yang melakukan penambangan ilegal.

Penambangan ilegal yang dilakukan WNA asal Tiongkok itu melalui perusahaan PT Putra Jaya Perkasa (PT PJP) di wilayah Marombo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara (Konut).

Bahkan, WNA tersebut ditengarai menjadi pemodal bagi para penambang ilegal di Konut.

“Pasalnya WNA tersebut masuk di wilayah Indonesia diduga hanya memakai visa liburan bukan visa kerja. Tentu ini harus menjadi perhatian besar kepada Imigrasi Kendari, ” ujar Koordinator FPH Sultra, Kevin dalam orasinya di Kantor Imigrasi Kelas I Kendari, Rabu (9/11/2022).

Baca Juga:  Dugaan Penggelapan Pajak Ratusan Juta, Oknum ASN Samsat Konawe Ditangkap

Pihaknya juga meminta Imigrasi Kelas I Kendari untuk terus melakukan pemeriksaan dan pengawasan-pengawasan kepada WNA baik di Bandara maupun dalam wilayah Sultra.

“Dengan gerakan kami ini pihak Imigrasi harus lebih ketat lagi dalam melakukan pengawasan kepada warga negara asing yang datang di Bumi Anoa,” bebernya.

Sementara itu, Kepala Kantor Imigras Kelas I Kendari, Samuel Toba menjelaskan, bahwa data terkait WNA yang diduga melakukan pertambangan di PT Putra Jaya Perkasa di Konawe Utara itu tidak ditemukan.

“Menurut data orang asing ini yang diduga melakukan pertambangan sampai saat ini masih nihil atau belum ada WNA yang melakukan pertambangan di PT PJP,” ujar Samuel kepada HaloSultra.com.

Baca Juga:  Operasi Wirawaspada: Imigrasi Kendari Amankan 3 WNA Asal Tiongkok

Dikatakannya, dengan adanya keterlibatan WNA itu, pihaknya juga tidak akan tinggal diam dan akan segera melakukan pemeriksaan.

Disamping itu, pihaknya menyayangkan informasi adanya keterlibatan WNA itu tidak mempunyai data yang valid sebagai bukti.

“Kalau kita menyampaikan suatu dugaan tentunya harus didukung dengan data. Tapikan ini datanya tidak ada mungkin jika ada datanya, namanya dan paspor Visa-nya pasti kita akan bertindak. Tetapi kita juga harus melakukan pengecekan langsung kelapangan,” tutur dia. ***