KENDARIPenggunaan politik identitas menjelang Pemilu 2024 harus diantisipasi dan dimitigasi agar kerukunan umat tidak ternodai.

Hal ini diungkapkan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Ali Mazi pada peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-77, Selasa (3/1/2022).

Ali Mazi menuturkan, politisasi agama makin sering dilakukan untuk meraih efek elektoral ataupun politisasi rumah ibadah sebagai ajang kampanye sudah mylai terjadi.

“Kita semua mesti belajar pada apa yang terjadi saat pesta demokrasi sebelumnya, di mana masyarakat terbelah yang hingga kini masih bisa dirasakan, terutama di media sosial,” kata Ali Mazi dalam sambutannya pada peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-77, Selasa (3/1/2022).

Baca Juga:  ASDP Tambah Trip di Rute Torobulu–Tondasi Khusus 27 dan 29 Mei 2025

Keluarga besar Kementerian Agama Sultra bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat harus terdepan dalam membina dan membangun suasana rukun dan damai.

ASN Kementerian Agama Sultra juga harus menjadi simpul kerukunan dan persaudaraan, agar tahapan Pemilu 2024 dapat dinikmati sebagai pesta demokrasi dalam pengertian yang sesungguhnya.

“Saya minta tidak ada ASN Kementerian Agama yang partisan, apalagi ikut melakukan provokasi di tengah keragaman pilihan,” katanya.

Baca Juga:  Terkendala Dispensasi Penggunaan Jalan Umum, Aliansi Driver Truk Mengadu ke DPRD Sultra

“Dan ini jadi tugas berat yang mesti ditunaikan seluruh ASN lingkup Kementerian Agama,” sambungnya.

Dalam sambutannya yang dibacakan oleh Gubernur Sultra, Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas meminta seluruh ASN Kementerian Agama untuk memperbaiki niat pengabdian dan pelayanan kepada umat. Jadikan peringatan Hari Amal Bakti ini sekaligus sebagai penanda sejarah panjang pengabdian Kementerian Agama dalam melayani seluruh umat beragama di Indonesia. **