KENDARI – Aspirasi masyarakat Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui kegiatan reses diharapkan tidak sekadar menjadi catatan bagi anggota legislatif, dan agar ditindaklanjuti menjadi program pembangunan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Sultra, La Ode Tariala dalam Rapat Paripurna DPRD Sultra dengan agenda Penyampaian Laporan Pelaksanaan Hasil Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026, yang digelar pada Senin (9/11/2026).
“Berbagai aspirasi yang dihimpun oleh anggota DPRD selama melaksanakan reses perlu segera ditindaklanjuti melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah,” tegas La Ode Tariala.
Ia meminta Sekretariat DPRD agar tidak menunda proses penginputan dan penyampaian aspirasi masyarakat tersebut sebagai pokok-pokok pikiran DPRD. Selanjutnya, aspirasi itu diharapkan dapat diakomodasi dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Aspirasi hasil reses yang dimasukkan ke RKPD dan APBD sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga terintegrasi dengan penyusunan anggaran.
Penegasan tersebut merupakan elemen krusial guna menjamin bahwa capaian reses tetap terhubung dengan jalannya pembangunan di tingkat daerah.
Menurutnya, penyelarasan aspirasi dengan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah menjadi penting agar kebutuhan masyarakat dapat terintegrasi dengan program kerja pemerintah provinsi.
“Tanpa penundaan, agar aspirasi tersebut dapat dimasukkan ke dalam RKPD dan APBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga dapat terintegrasi dengan penyusunan anggaran,” tegasnya.
Namun, ia mengingatkan bahwa tidak seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi. Aspirasi yang menjadi pokok-pokok pikiran DPRD tersebut harus disesuaikan dengan kewenangan pemerintah provinsi serta tupoksi masing-masing OPD.
Penegasan ini sekaligus menjadi bagian penting dalam memastikan hasil reses memiliki kesinambungan dengan proses pembangunan daerah.
“Aspirasi yang disampaikan masyarakat tidak berhenti pada laporan formal, tetapi dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan dan prioritas pembangunan di Sultra,” kata Ketua La Ode Tariala.
Setelah seluruh rangkaian agenda penyampaian laporan hasil reses selesai, rapat paripurna kemudian memasuki acara penutup. La Ode Tariala secara resmi menyatakan Rapat Paripurna DPRD Sultra ditutup.
**
