BUTON TENGAH – Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae bersama Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fitrah Nur melakukan kunjungan di Kampung Bajau, Kelurahan Watolo, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah (Buteng), Senin (9/6/2025).
Dalam kunjungan yang bertujuan untuk melihat secara langsung kondisi permukiman rumah tidak layak huni (RTLH) di wilayah tersebut, turut mendampingi Bupati Buteng, Azhari.
Ridwan Bae menegaskan kondisi permukiman seperti di Kampung Bajau masih banyak dijumpai di Indonesia, dan menjadi perhatian serius pemerintah.
“Masih banyak masyarakat kita tinggal di rumah yang sangat memprihatinkan, tidak sehat, bahkan kadang satu rumah dihuni tiga keluarga. Kedatangan Pak Dirjen ini sebagai bentuk perhatian langsung dari Kementerian untuk Buton Tengah,” ujar Ridwan Bae seperti dikutip dari laman Dinas Kominfo Buteng.
Dia berharap agar program perbaikan kawasan permukiman bisa merata, tidak hanya di Sultra, namun di seluruh Indonesia.
Sementara itu, Dirjen Kawasan Permukiman, Fitrah Nur menegaskan bahwa Buteng termasuk salah satu wilayah prioritas dalam program peningkatan kualitas permukiman dan perumahan.
“Kementerian berkomitmen meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui program perbaikan rumah tidak layak huni dan penataan kawasan. Ini bukan sekadar membangun rumah, tetapi menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan layak huni,” jelasnya.
Di samping itu, Bupati Azhari menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat dan dukungan legislatif terhadap kebutuhan dasar masyarakat di wilayahnya, khususnya masyarakat pesisir Kampung Bajau.
“Yang menjadi prioritas kami saat ini adalah perumahan di Kampung Bajau. Alhamdulillah, Pak Ridwan Bae telah mengupayakan bantuan 50 unit rumah, dan dari Pemda kami menganggarkan Rp1,5 miliar. Harapannya, bantuan ini akan terus bertambah hingga 200 unit rumah,” ujar Bupati Azhari.
Turut hadir dalam kegiatan ini, anggota DPRD Buteng, perwakilan Kementerian PUPR, Kepala Balai Pelaksana penyediaan perumahan Sulawesi III, Perwakilan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sultra IV Kendari, sejumlah kepala OPD, Camat Mawasangka, para lurah dan kepala desa, serta tokoh masyarakat setempat.
**
