KOLAKA UTARA – Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Kolaka Utara meluncurkan Bulan Sensus Stunting di Kantor Camat Lasusua, pada Kamis (30/5/2024).

Peluncuran ini dibuka langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati Kolaka Utara, Sukanto Toding dan dihadiri sejumlah pejabat penting termasuk Ketua DPRD Kolaka Utara Buhari, Kapolres Kolaka Utara, AKBP Arief Irawan, Asisten I Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Utara, Ir. Mukhlis Bachtiar, para camat, serta Kepala Puskesmas.

Dalam sambutannya, Sukanto Toding menekankan bahwa secara nasional prevalensi stunting masih berada pada angka yang mengkhawatirkan, yaitu 31,8 persen. Bahkan, angka ini mengalami peningkatan sebesar 7 persen dibandingkan dengan tahun 2022.

“Angka stunting yang meningkat sebesar 7 persen ini merupakan berita buruk yang menjadi latar belakang kita berkumpul di sini. Stunting adalah persoalan nasional yang berdampak di masa depan, terkait dengan indikator kemiskinan dan ancaman bagi generasi muda kita,” ungkapnya, dikutip dari kolutkab.go.id.

Baca Juga:  Penyelundupan BBM Ilegal Diduga Dibeking Oknum Polisi, Polres Kolut Dinilai Tutup Mata

Ia menuturkan, stunting tidak hanya mempengaruhi kondisi kesehatan anak saat ini, tetapi juga akan berdampak pada masa depan mereka, termasuk dalam hal kemampuan belajar dan produktivitas kerja. “Stunting adalah ancaman nyata bagi generasi muda kita. Jika tidak ditangani dengan serius, dampaknya akan sangat besar pada masa depan bangsa ini,” ujar Sukanto.

Untuk menangani masalah ini, Pj Bupati menekankan pentingnya gerakan nasional yang melatarbelakangi surat dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang aksi 10 intervensi penanganan stunting.

“Kami memiliki waktu satu bulan untuk mencari data stunting dan memastikan metodologinya tepat. Pertemuan dengan PMD memastikan harus ada unsur penanganan stunting dan 10 intervensi yang sesuai dengan surat edaran akan dibahas,” jelasnya.

Selain itu, Sukanto juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak dalam upaya penurunan stunting ini. “Kesuksesan program ini membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, DPRD, kepolisian, Bappeda, Dinas KB dan Pengendalian Penduduk, Dinas Kesehatan, serta para camat. Kami harus bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan ini,” tegasnya.

Baca Juga:  Ombudsman Sultra Serahkan Hasil Penilaian Pelayanan Publik 2024 ke Pemkab Kolut

Peluncuran ini diharapkan dapat menjadi langkah awal yang signifikan dalam upaya penurunan angka stunting di Kabupaten Kolaka Utara. Dengan pelaksanaan Bulan Sensus Stunting, pemerintah daerah berharap dapat mengumpulkan data yang akurat dan menyusun strategi yang efektif untuk mengatasi masalah stunting di Bumi Anoa

“Kesepakatan bersama dalam pelaksanaan Bulan Sensus Stunting ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam upaya penurunan angka stunting di Kabupaten Kolaka Utara, menciptakan generasi muda yang sehat dan produktif untuk masa depan yang lebih baik,” tutup Sukanto.

**