KENDARI – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah yang dilakukan setiap pekan melalui secara virtual yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri RI) dilaksanakan di Ruang Rapat Biro Perekonomian Setda Sultra, Senin (18/3/2024).

Rakor yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia dipimpin langsung oleh Mendagri RI Tito Karnavian, dengan narasumber dari Kementerian atau Lembaga terkait diantaranya Plt Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Andriko Noto Susanto, Dirjen Hortikultura Kementan Andi Muhammad Idil Fitri, Kabid Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Epi Sulandari, Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kementerian Perdagangan Bambang Wisnubroto, Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden Edy Priyono, Kasatgas Pangan Polri, dan Jamdatun RI.

Turut hadir dari jajaran Pemprov Sultra yakni Kadis Ketapang, Karo Perekonomian, Perwakilan BPS, BI, Bulog, Balai Karantina, dan penjabat terkait.

Dalam arahannya Mendagri, mengatakan permasalahan inflasi ini harus dijadikan atensi, karena sangat penting untuk menjaga situasi ekonomi dan
membantu masyarakat.

“Kita harus bersyukur pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 5 persen dan diakui oleh dunia pertumbuhan ekonomi kita bagus,” ungkapnya seperti dikutip dari laman PPID Utama Provinsi Sultra.

Tito menambahkan, inflasi di bulan Februari 2,75 persen (Y-o-Y) naik dibandingkan bulan sebelumnya yakni 2,57 persen (Y-o-Y).

Baca Juga:  Prakiraan Cuaca Sultra 19 Maret 2025, BMKG Masih Catat Potensi Hujan

“Adanya Pemilu dan libur panjang menjadi penyebab transportasi banyak yang libur, itu salah satu yang mempengaruhi inflasi kita naik,” ujarnya.

Mendagri menyebut, dengan adanya kenaikan beberapa komoditas harga barang dan jasa, perlu diimbangi dengan kemampuan daya beli.

“Karena seandainya harga naik sementara daya beli kecil dan tidak meningkat, itu juga akan memberatkan masyarakat. Salah satu upaya dari Pemerintah untuk memperkuat daya beli adalah dengan membantu masyarakat melalui beberapa program seperti bantuan sosial, prakerja, dan lain-lainnya,” ungkapnya.

Selain itu, kondisi inflasi Per-Provinsi (y-o-y) khususnya di Provinsi Sultra diangka 2,90 persen dan indeks perkembangan harga (IPH) pada Minggu ke-2 Maret tahun 2024 berada diangka 3,64 persen.

Sementara itu, Plt Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan dalam paparannya, komponen bergejolak pada Februari 2024 memberikan andil yang relatif besar dibandingkan komponen lainnya.

“Waspada inflasi komponen harga bergejolak yang berpotensi berlanjut pada Maret 2024 sebagai dampak kenaikan demand pada momen Ramadan,” ujarnya.

Kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di Luar Pulau Jawa dan Sumatera terjadi di Kabupaten Bone Bolango dengan nilai IPH 10,64 persen.

“Komoditas penyumbang andil kenaikan IPH terbesar di sepuluh wilayah tersebut didominasi oleh cabai rawit, beras, dan cabai merah,” sebutnya.

Adapun komoditas yang mengalami kenaikan harga pada Minggu ke-2Maret yakni telur ayam ras, daging ayam ras, minyak goreng, bawang putih, cabai merah, cabai rawit dan beras mengalami sedikit penurunan diberbagai wilayah.

Baca Juga:  200 Peserta Ikuti Orientasi PPPK Gelombang IV Lingkup Pemprov Sultra

Usai mengikuti Rakor Inflasi, Kadis Ketapang Sultra menyampaikan indeks perkembangan harga di Sultra pada Minggu ke-2 Maret berada diurutan ke-11 dengan angkah 3,64 persen.

“Kembali sedikit naik dan dipicu oleh beberapa Kabupaten yang Minggu ke-2 ini, IPH cukup tinggi antara lain Muna Barat 6,97 persen, Muna 6,345 persen, Kolaka Timur 5,129 persen dan Bombana 4,416 persen” ungkapnya/

Selain itu, inflasi year-on-year, Month to month dan Indeks Perkembangan Harga dipicu oleh komoditas rata-rata beras, telur ayam ras, minyak goreng.

“Jadi menghadapi bulan Ramadan dan persiapan idul Fitri pasti komoditas-komoditas itulah yang mengalami kenaikan setiap tahunnya,” ujarnya.

Gerakan Pangan Murah (GPM) hari ini, melalui Dinas Ketahanan Pangan membuka GPM dihalaman kantor Dharma Wanita Persatuan Provinsi yang mengadakan kegiatan bazar selama 3 hari GPM, dan kemudian besok Dinas Ketahanan juga melakukan gerakan pangan murah di Kab Buton selama 3 hari, selesai Kabupaten Buton dilanjutkan di Buton Utara karena harga beras tertinggi ada di Buton Utara dan GPM di Kota Baubau.

Kemudian di awal April, pihaknya akan melakukan gerakan pangan murah serentak secara nasional yang anggaran dari Dinas Ketahanan Pangan di seluruh 17 kabupaten/kota.

**