Komisi III DPRD Kota Kendari Harap Kota Layak Anak Tak Hanya Formalitas

KENDARI – Ketua Komisi III DPRD Kota Kendari, L.M. Rajab Djinik berharap program Kota Layak Anak yang sedang dipersiapkan Pemerintah Kota Kendari tak hanya sekadar formalitas.

L.M. Rajab Djinik juga meminta program ini juga tak hanya sebagai pencitraan kinerja dinas terkait dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari.

“Jangan sampai Kota Layak Anak ini hanya menjadi bagian dari formalitas dan pencitraan kinerja dari dinas terkait. Kita tidak mau begitu,” tegas L.M. Rajab Djinik kepada HaloSultra.com pada Jumat (26/5/2023).

Politisi Golkar ini tak ingin program ini hanya digembar-gemborkan tetapi hak-hak anak belum bisa dipenuhi dan dijamin Pemerintah Kota Kendari.

“Jangan sampai hanya digembar-gemborkan tapi hak-hak anak kita belum bisa kita jamin. Misalnya anak-anak yang hari ini masih banyak di jalan meminta-minta. Kita miris dengan yang begitu. Secara otomatis hak anak kita belum bisa dijamin,” kata Legislator dari Dapil Kambu-Baruga ini.

Rajab mengaku pihaknya sangat mendukung Kendari menuju Kota Layak Anak. Namun, berbagai persoalan yang tampak di publik terkait anak dapat diselesaikan Pemerintah Kota Kendari.

“Kalau kita mau menuju Kota Layak Anak, kita harus menyelesaikan masalah-masalah yang di depan publik, di depan mata kita. Jadi harus ada penampakan yang jelas,” tegasnya.

“Kita mendukung secara penuh tentang pemenuhan Kendari menuju Kota Layak Anak dengan beberapa ketentuan dan syarat yang memang harus dipenuhi dan menjadi tugas Pemerintah Kota Kendari agar hak hak anak kita di Kota Kendari bisa terpenuhi,” tambah Rajab.

Dalam upaya pemenuhan Kota Layak Anak tersebut, Rajab berharap Pemerintah Kota Kendari juga membuat wilayah tertentu agar menjadi rujukan dan percontohan.

“Misalnya harus ada wilayah-wilayah tertentu yang menjadi rujukan dan contoh tentang menuju Kota Layak Anak,” terangnya.

Rajab mengaku, pihaknya di DPRD siap membantu Pemerintah Kota Kendari dalam upaya menuju Kota Layak Anak.

“Kami di DPRD sangat siap mengakomodir apa yang menjadi proses penganggaran, tapi ini memang butuh keseriusan OPD terkait dan tim terpadu untuk menyelesaikan masalah ini,” katanya.

“Ini sering kita dorong ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari tapi ini juga mesti ada dinas lain seperti Dinsos dan Satpol PP, karena Kota Layak Anak itu ada beberapa tahapan yang harus kita penuhi. Kami di DPRD menunggu itu,” tandasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menggelar Rapat Gugus Tugas Pra Verifikasi Kota Layak Anak pada Senin (15/05/2023).

Kegiatan ini dalam rangka penyelenggaran Kota Layak Anak serta proses penilaiannya oleh tim verifikasi dari pusat.

Sekretaris Daerah Kota Kendari, Ridwansyah Taridala dalam kesempatan ini juga sudah meminta para camat dan lurah untuk memahami Kota Layak Anak.

“Informasi ini jangan dianggap angin lewat saja, ini bukan tugasnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak saja,” kata Ridwansyah dalam rapat tersebut.

***/adt