KENDARI – Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran mewanti-wanti aparatur khusunya camat dan lurah agar mengutamakan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana kelurahan dan pengelolaan program Rp100 juta per RT yang akan bergulir di tahun depan.

Hal itu disampaikan Siska saat kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Peran dan Kapasitas Camat dan Lurah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan di Hotel Claro, Kamis (4/9/2025).

Wali Kota pun meminta seluruh aparatur membuka informasi seluas-luasnya, baik kepada masyarakat maupun DPRD terkait penggunaan anggaran.

Baca Juga:  Buka Wali Kota Cup 2025, Siska: Momen Generasi Muda Berkreativitas dan Berprestasi 

“Tidak ada yang ditutup-tutupi. Semua anggaran bisa diakses publik, karena kita ingin membangun pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” ujar Siska.

Wali Kota menyebut camat dan lurah merupakan ujung tombak pemerintahan di lapangan untuk mengawal program tersebut.

Peran mereka sangat strategis, terutama dalam mengawal kebijakan pembangunan hingga benar-benar dirasakan masyarakat.

“Dana ini harus direncanakan melalui musyawarah bersama masyarakat, tokoh agama, pemuda, hingga RT/RW,” tegas Siska.

Baca Juga:  Terima Suap Rp1,6 Miliar, Bupati Koltim Beli iPhone 16 Pro Max

“Jangan sampai program hanya disusun sepihak oleh lurah tanpa menyerap kebutuhan riil warga. Kita ingin setiap rupiah benar-benar menyentuh kebutuhan prioritas masyarakat,” imbuhnya.

Kebijakan Rp100 juta per RT ini, menurutnya, merupakan terobosan untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat.

Selama ini, anggaran kelurahan relatif kecil sehingga tidak sebanding dengan banyaknya kebutuhan. Dengan model baru ini, setiap RT diharapkan dapat menginisiasi program nyata sesuai kebutuhan lingkungannya.

**