KENDARI – Kota Kendari masih mengalami sejumlah masalah terkait pengelolaan dan distribusi air bersih untuk masyarakat.

Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi antara Dinas PUPR Kota Kendari dengan Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV Kendari pada Kamis (28/8/2025).

Rapat koordinasi ini membahas sinkronisasi kegiatan penyediaan air baku untuk air bersih bagi masyarakat di Kota Lulo.

Dalam rapat itu, Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV Kendari, Muhammad Harliansyah menjelaskan ketersediaan air bersih di Kendari masih menghadapi sejumlah tantangan serius, meskipun potensi sumber air permukaan dinilai cukup melimpah.

Berdasarkan hasil evaluasi lapangan, kata dia, distribusi air bersih belum berjalan maksimal akibat permasalahan jaringan, kerusakan infrastruktur, hingga tingginya ketergantungan masyarakat pada penggunaan air tanah.

Baca Juga:  Gandeng Konsultan LSDP, Pemkot Kendari Siapkan Rancangan Pengelolaan Sampah Efisien-Modern

“Padahal, sesuai regulasi, kebutuhan utama air bagi masyarakat seharusnya dipenuhi dari air permukaan, sementara air tanah menjadi alternatif terakhir,” ujar Herliansyah.

Harliansyah menyampaikan sejumlah data menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kapasitas produksi air dengan jumlah air yang benar-benar sampai ke masyarakat.

Misalnya, kata dia, dari kapasitas produksi 410 liter per detik di salah satu intake, hanya sekitar 173 liter per detik yang dapat terdistribusi.

“Kondisi ini mengindikasikan adanya kebocoran hingga 70 persen, baik akibat faktor usia infrastruktur maupun potensi pengambilan ilegal di jalur distribusi,” ungkapnya.

Baca Juga:  Tragedi Tabrak Lari di Konawe: Korban Akhirnya Meninggal, Polisi Diminta Bertindak

Beberapa intake air baku yang sebelumnya dibangun dengan investasi besar, lanjut dia, kini tidak lagi beroperasi optimal.

Salah satunya adalah intake Mata Bondu yang berhenti beroperasi sejak 2023 karena permasalahan teknis, mulai dari kerusakan kubikel listrik hingga ketiadaan instalasi pengolahan air yang sesuai.

“Upaya revitalisasi juga terkendala sinkronisasi antarinstansi. Ada sejumlah jaringan pipa yang telah dibangun, tetapi tidak dapat dimanfaatkan karena belum terhubung dengan sumber air baku atau fasilitas pengolahan yang memadai,” pungkasnya.

**