KENDARI – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari telah menetapkan kebijakan baru mengenai retribusi pelayanan persampahan yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Dalam kebijakan ini, retribusi untuk layanan persampahan bagi rumah tangga mengalami peningkatan signifikan dari sebelumnya Rp 5.000 menjadi Rp 21.000 per bulan.

Kepala Dinas (Kadis) Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Kendari, Nismawati mejelaskan bahwa retribusi pelayanan persampahan diatur dalam Perda Nomor 6 Tahun 2023, dimana jumlah retribusi yang dikenakan berbeda-beda dan dikelompokkan menjadi 11 kategori. Salah satunya adalah rumah tangga dengan nilai retribusi Rp 21.000 per bulan.

Selain itu, Nismawati menekankan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berdomisili di Kota Kendari juga memiliki kewajiban untuk membayar retribusi persampahan. Hal ini penting karena ASN dapat menjadi contoh bagi masyarakat dalam hal kepatuhan terhadap pembayaran retribusi.

Baca Juga:  Komitmen Pemkot Pastikan Akses Layanan Kesehatan Terpenuhi Maksimal

“ASN ini kan memiliki rumah tangga. Artinya ASN yang berdomisili di Kota Kendari juga mempunyai kewajiban untuk membayar retribusi persampahan,” imbuhnya, seperti dikutip dari kendarikota.go.id.

Dia juga mengakui bahwa di antara 11 kategori yang ada, retribusi sampah dari rumah tangga adalah yang paling sulit direalisasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK).

“Tidak seperti halnya hotel dan restoran, sehingga ASN diharapkan untuk menjadi contoh dalam pembayaran retribusi persampahan,” tambah Nismawati.

Pembayaran iuran sampah oleh ASN ini bukan baru tahun ini, tetapi tahun lalu juga diberlakukan hanya saja masih mengacu ke perda no 2 tahun 2012 dimana nilai retribusi persampahan untuk rumah tangga Rp 5.000 per bulan.

“Kalau ada ASN dan pegawai PPPK yang keberatan, saya kira hanya karena mereka belum mendapatkan penjelasan saja,” ujar Nismawati.

Baca Juga:  Kemenag Tetapkan 1.027 Peserta STQH Nasional XXVIII di Kendari Oktober

DLHK Kota Kendari berencana mengintensifkan sosialisasi terkait Perda Nomor 6 Tahun 2023, khususnya kepada ASN dan pegawai PPPK. “Kami akan memberikan penjelasan lebih lanjut dan mendetail mengenai pentingnya retribusi ini serta dampak positifnya bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat,” tambah Nismawati.

DLHK juga berencana memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan aturan untuk memastikan bahwa retribusi persampahan berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya dukungan dan kerjasama dari ASN dan seluruh lapisan masyarakat, Kota Kendari diharapkan dapat mencapai target kebersihan dan pengelolaan sampah yang lebih baik.

Implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2023 ini menjadi langkah penting dalam upaya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan di Kota Kendari. Dengan peran aktif dan dukungan dari seluruh ASN, diharapkan kebijakan ini dapat berjalan efektif dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat dan lingkungan.

**