Proyek Belum Dibayar, Kontraktor Tagih Pj Wali Kota Kendari
KENDARI – Sejumlah kontraktor menggelar aksi demonstrasi di Kantor Wali Kota Kendari pada Senin (22/4/2024).
Aksi demonstrasi kontraktor tersebut merupakan buntut dari sejumlah pengerjaan proyek di Pemerintah Kota Kendari belum terbayarkan.
Massa aksi meminta Pj Wali Kota, Muhammad Yusup untuk segera melakukan pembayaran atas pengerjaan proyek selama tahun 2023 yang belum terbayarkan.
Menurut perwakilan demonstrasi, Lecis mengatakan sikap Pj Wali Kota Kendari yang enggan memenuhi kewajibannya itu berdampak pada kesejahteraan sejumlah pengusaha dan pekerja.
“Kedatangan kami adalah untuk mempertanyakan, kenapa sampai saat ini Pj Wali Kota Kendari belum membayar hutang kepada kontraktor,” kata Lecis dalam orasinya.
“Sementara saat ini sudah masuk triwulan kedua, kok belum ada juga pembayaran, padahal sudah ada Surat Perintah Membayar (SPM), berarti kan sudah ada anggarannya,” sambungnya.
Kata Lecis, terkesan ada tebang pilih dalam pembayaran hutang ini, pasalnya sudah ada beberapa yang kontraktor yang dibayar dengan dalih memenuhi mekanisme dan lainnya.
“Beberapa kontraktor itu sudah di bayarkan pekerjaannya. Alasannya karna sudah memenuhi mekanisme,” bebernya.
Pihaknya pun mendesak Pj Wali Kota mundur dari jabatannya, karena dinilai tidak ada niat untuk menuntaskan hutang kepada para kontraktor.
“Serta tidak melaksanakan proyek/kegiatan baru yang bersumber dari APBD Tahun 2204, sebelum hutang APBD Tahun 2023 dilunasi,” ungkapnya.
Pantauan HaloSultra.com, massa aksi yang ditemui oleh Asisten II Pemkot Kendari, Jahuddin namun tidak bisa memberikan kepastian terkait tuntutan tersebut.
Di hadapan perwakilan massa, Jahuddin mengatakan apa yang menjadi aspirasi demonstran hari ini akan disampaikan langsung kepada Pj Wali Kota Kendari.
“Saya sudah memegang poinnya, selanjutnya akan saya sampaikan kepada pimpinan dalam hal ini Pj Wali Kota Kendari,” kata Jahuddin.
Pantauan HaloSultra.com, usai menyampaikan aspirasinya, massa aksi selanjutnya bergerak menuju Kantor DPRD Kota Kendari.
Untuk diketahui, tuntutan massa aksi atas sejumlah pekerjaan proyek yang belum dibayarkan itu diantaranya proyek penataan landscape Kali Kadia di Jalan Buburanda, Kelurahan Korumba dengan anggaran sekitar Rp745 juta, serta proyek rehabilitasi Kantor Kejaksaan Kota Kendari
**
Tinggalkan Balasan