KENDARI – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kendari tahun 2025.

RKPD tahun 2025 dibuka secara langsung oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari, Muhammad Yusup di salah satu hotel, pada Rabu (6/3/2024).

Pasalnya, kegiatan itu bertujuan untuk melakukan penyelarasan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kota Kendari tahun 2025 dalam rancangan awal penyusunan rencana kerja perangkat daerah.

Dalam kesempatan itu, Pj Wali Kota Kendari, Muhammad Yusup, menekankan mengenai tujuan pelaksanaan forum ini. Dia meminta OPD melakukan sinkronisasi dan penyelarasan rencana prioritas pembangunan daerah tahun 2025 yang telah termuat dalam rancangan awal RKPD 2025 kedalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta indikator dan target kinerja masing-masing perangkat daerah.

Baca Juga:  Program Mudik Gratis ASR, 248 Penumpang DAMRI Diberangkatkan

Selanjutnya adalah mengakomodir usulan prioritas Musrenbang tingkat kelurahan dan kecamatan se-Kota Kendari yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu serta usulan reses DPRD yang akan menjadi pokok pikiran DPRD.

“Kita harus konsisten dengan apa yang sudah kita rumuskan mulai dari kelurahan hingga di tingkat nasional, jangan dibelok-belokan. Melalui pelaksanaan forum perangkat daerah ini, diharapkan dapat menghasilkan penyempurnaan terhadap rancangan awal rencana kerja (Renja) perangkat daerah, sekaligus menjadi rancangan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kota Kendari tahun 2025 yang nantinya akan kita bawa dan pertajam pada pelaksanaan Musrenbang tingkat Kota Kendari,” harap Pj Wali Kota Kendari, dikutip dari kendarikota.go.id.

Baca Juga:  Wings Air Mengudara, Bandara Sugimanuru Kembali Beroperasi

Selain itu, Pemerintah Kota Kendari juga telah merumuskan isu strategis daerah tahun 2025. Pertama, penyediaan infrastruktur perkotaan, perumahan dan pemukiman khususnya terkait pembenahan wajah Kota Kendari.

Kedua, pembangunan sumber daya manusia, kebudayaan dan pariwisata. Ketiga, peningkatan daya saing ekonomi, kualitas lingkungan, adaptasi perubahan iklim dan pengurangan resiko bencana, serta pembinaan ideologi, tata kelola kependudukan dan reformasi birokrasi.

**