KENDARI – Plh Wali Kota Kendari, Ridwansyah Taridala memimpin rapat evaluasi mandiri penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Kendari di ruang Command Center Kantor Balai Kota Kendari, Selasa (27/6/2023).

Dalam kesempatan itu, Ridwansyah meminta agar SPBE di Kota Kendari berjalan sinergi dan saling mendukung dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sebab hal ini merupakan gambaran pelaksanaan SPBE di Kota Kendari.

“Ini tidak bisa sendiri-sendiri, tidak bisa parsial tidak bisa kita dikotomikan peran masing-masing, harus sama-sama, Kominfo ini secara ekstraktif ditugaskan untuk mewadahi itu, tetapi sumber data di masing-masing kita (OPD),” jelas Sekda Kota Kendari ini.

Baca Juga:  Pemkot Kendari Diminta Bentuk Perda yang Mewajibkan Pengembang Sediakan Bak Sampah

Ridwansyah juga meminta data yang disediakan harus valid dan faktual agar datanya bisa dipercaya dan dipertanggungjawabkan.

Sedangkan Inspektur Kota Kendari, Syarifuddin berharap penyelenggaraan pemerintahan menggunakan SPBE tetap mengacu pada prinsip yakni efisiensi, efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, akuntabilitas dan keamanan.

“Yang diinginkan pemerintahan pusat nanti di ujungnya kita ketemu satu data, kalau kita di daerah nanti data kita semua terpusat di Kominfo,” ungkapnya.

Sementara itu, Kadis Kominfo Fadil Suparman menjelaskan tahun 2023 ini nilai SPBE Kota Kendari ditargetkan sebesar 2,7 sesuai Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Kata Fadil, dari puluhan indikator penilaian, akan mendapatkan nilai 4 jika daerah telah menggunakan aplikasi pemerintahan pusat, seperti SIPD yang digunakan perencanaan dan keuangan, serta aplikasi Srikandi untuk persuratan.

Baca Juga:  PT TAS dan KSOP Kendari Diadukan ke Kejati Sultra Soal Izin Terminal Bongkar Muat

“Tahapan saat ini masih evaluasi mandiri sampai tanggal 16 Juli, setelah itu kami akan menyampaikan item-item yang dibutuhkan dan tim Kominfo maupun asesor akan turun ke OPD bapak dan ibu,” beber Fadil.

Setelah evaluasi mandiri selesai, tahapan selanjutnya akan dilakukan evaluasi oleh kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN RB) dan diakhir tahun akan disampaikan hasil penilaian dalam bentuk indeks SPBE.

**