KONAWE – Peredaran narkoba di kawasan pertambangan kian mengkhawatirkan. Aktivitas ekonomi yang tinggi dan mobilitas pekerja yang masif dinilai menjadi celah empuk bagi jaringan gelap untuk beroperasi. Menyikapi kondisi tersebut, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe, Kristian Tandabioh, S.H., M.AP. angkat suara, mendorong pembentukan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) hingga tingkat desa sebagai langkah konkret memutus mata rantai narkoba dari akar rumput.
Hal itu disampaikan dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bersama pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Konawe, pada Rabu (21/1/2026).
FGD tersebut membahas rencana pembentukan Tim Terpadu Unit Pelaksana Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) yang akan diperluas hingga ke tingkat desa.
Dalam forum itu, Kristian Tandabioh yang hadir mewakili DPRD Konawe menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Pemerintah Daerah bersama Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Konawe dalam memperkuat upaya pemberantasan narkoba secara menyeluruh.
Menurutnya, penguatan peran desa merupakan kunci utama dalam memutus mata rantai peredaran narkotika di wilayah Konawe, mengingat desa menjadi garda terdepan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Langkah pembentukan tim terpadu hingga ke tingkat desa sangat tepat. Desa adalah ujung tombak dalam pengawasan dan pencegahan peredaran narkoba di tengah masyarakat,” ujar Kristian.
Ia menegaskan, saat ini upaya pemberantasan narkoba tidak cukup hanya berfokus pada pencegahan dan sosialisasi, melainkan harus diimbangi dengan tindakan nyata di lapangan. Berdasarkan data yang ada, peredaran narkoba terbesar di Kabupaten Konawe justru berada di kawasan lingkar pertambangan.
“Kita harus fokus pada tindakan. Data menunjukkan peredaran narkoba paling besar berada di wilayah pertambangan. Jika sudah ditemukan sampel dan bukti di lokasi tersebut, maka pengungkapan bisa dilakukan hingga ke akar permasalahan, mulai dari asal barang sampai jaringan pengedarnya,” tegasnya.
Kristian juga menilai bahwa program sosialisasi pencegahan narkoba di sekolah maupun di masyarakat selama ini belum memberikan hasil yang maksimal.
“Kalau hanya berbicara pencegahan dan sosialisasi, itu sudah lama dilakukan. Faktanya, hasilnya belum maksimal. Yang paling dibutuhkan sekarang adalah tindakan tegas dan terukur,” katanya.
Meski demikian, ia mengakui bahwa salah satu tantangan utama dalam upaya penindakan adalah keterbatasan anggaran.
Namun, DPRD Konawe berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh agar program pemberantasan narkoba dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.
“Persoalan anggaran memang menjadi tantangan. Tetapi kami di DPRD siap mendukung, baik dari sisi regulasi maupun penganggaran, agar program pemberantasan narkoba ini bisa berjalan maksimal dan berkesinambungan,” pungkasnya.
**
