KONAWE – Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Konawe disebut memonopoli produksi dan penjualan kain tenun Tabere Siwole yang merupakan motif budaya Suku Tolaki yang diperkenalkan Bupati Konawe, Yusran Akbar.

Pelaku UMKM di Konawe menyebutkan kesulitan memasarkan kain tenun dengan motif Tabere Siwole itu yang menjadi populer dan kerap digunakan dalam pakaian para pejabat daerah.

Pasalnya, produk tenun bermotif Tabere Siwole itu hanya boleh diproduksi dan dijual melalui Dekranasda atau bisa dijumpai di Kantor PKK Konawe. Pembatasan ini membuat motif tersebut tidak beredar bebas di pasaran.

Salah satu pedagang tenun di Unaaha yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, dirinya tidak diizinkan menjual kain dengan motif Tabere Siwole.

Baca Juga:  Konflik Lahan di Tawamelewe Konawe Memanas, Motor Dibakar-25 Orang Diamankan

“Tidak mau mereka kalau kita jual kain tenun motif Tabere Siwole. Dilarang,” ujar pedagang tersebut.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi III DPRD Konawe, Abdul Ginal Sambari menilai kebijakan tersebut tidak sejalan dengan fungsi Dekranasda yang mestinya menjadi wadah penggerak UMKM.

“Saya sudah menerima banyak laporan masyarakat bahwa kain tenun Tabere Siwole tidak boleh diproduksi atau diperjualbelikan selain melalui Dekranasda,” tegas Ginal kepada media di Konawe, Rabu (10/12/2025).

Ia juga menyoroti informasi mengenai dorongan agar motif Tabere Siwole diwajibkan sebagai bagian dari seragam sekolah hingga pakaian pegawai perangkat daerah. Menurutnya, hal tersebut berpotensi menjadi bentuk pemaksaan.

Baca Juga:  Saksi Kasus Dugaan Penipuan Wakil Ketua II DPRD Konawe Mulai Diperiksa

“Kalau ada kewajiban memakai motif itu, sementara produksi dimonopoli satu lembaga, ini bisa berpotensi otoriter. Tidak memberikan kesempatan bagi UMKM lainnya,” kata Ginal.

Jika aturan pembatasan ini dibiarkan, kata Ginal, maka pelaku usaha lokal justru akan dirugikan karena kehilangan akses produksi dan penjualan.

Atas hal tersebut, Komisi III DPRD Konawe akan memanggil dan meminta klarifikasi resmi Dekranasda Konawe.

“Kami mendukung inovasi budaya, tetapi jangan sampai kreativitas warga justru dibatasi,” demikian Ginal.

 

***