KONAWE UTARA – PT Bumi Konawe Abadi (PT BKA) perusahaan pertambangan nikel di Kecamatan Motui, Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara (Sultra) didesak untuk menyalurkan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk pendidikan di wilayah itu.

Desakan menyoal CSR untuk pendidikan di Motui itu disampaikan oleh Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Motui (HIPPMA Motui) dalam aksinya di Kantor Operasional PT BKA pada Rabu (6/8/2025).

Jenderal Lapangan Aksi, Muhaimin mengatakan bahwa kontribusi PT BKA terhadap pengembangan SDM di Motui sangat minim, khususnya dalam bentuk beasiswa dan pelatihan keterampilan bagi pemuda setempat.

“Kami menuntut PT BKA untuk tidak hanya mengambil hasil alam dari bumi Motui, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pendidikan masyarakat di sini,” kata Muhaimin dalam keterangan persnya, Jumat (8/8/2025).

Baca Juga:  PT Daka Group Diduga Abaikan Kewajiban Izin Lintas Konservasi Pulau Labengki

HIPPMA Motui menekankan bahwa bantuan CSR dalam bentuk beasiswa pendidikan sangatlah penting untuk direalisasikan.

Apalagi bantuan tersebut diperuntukan bagi keluarga dengan latar belakang ekonomi menengah ke bawah, terutama di tengah kondisi sosial ekonomi masyarakat yang banyak terdampak oleh aktivitas industri pertambangan.

“Sudah bertahun-tahun PT BKA beroperasi, tetapi belum ada program beasiswa yang jelas, terstruktur, dan berkelanjutan untuk siswa dan mahasiswa asal Motui,” katanya.

“Ini bentuk pengabaian perusahaan terhadap hak masyarakat atas pembangunan pendidikan,” katanya lagi.

Dihadapan manajemen PT Bumi Konawe Abadi, HIPPMA Motui meminta perusahaan untuk mengalokasikan dana CSR untuk pendidikan secara berkelanjutan, berupa program beasiswa untuk siswa dan mahasiswa, serta membangun pusat pendidikan dan pelatihan vokasional untuk generasi muda di wilayah Kecamatan Motui.

Baca Juga:  PT Sumber Bumi Putera Langgar Kepmen LHK Soal PPKH, Diwajibkan Bayar Denda

Dalam tuntutannya, HIPPMA Motui juga meminta untuk dilibatkan sebagai mitra pelaksana program CSR Pendidikan dan pelaksanaan program CSR dapat dilakukan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Sementara itu Legal PT BKA, Darwin Nainggolan menyampaikan pihaknya akan mengupayakan terealisasinya program beasiswa yang dimaksud pada tahun 2025.

“Program pendidikan ini akan kita realisasikan di tahun ini, nah mengenai kapan waktunya, belum bisa kami pastikan, karena kami mesti koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam hal ini pemerintah,” katanya.

“Dan terkait tuntutan teman-teman akan kami sampaikan kepada pimpinan di Jakarta, karena harus ada persetujuan dari pimpinan, tapi intinya akan kami laksanakan di tahun 2025,” sambungnya.

 

**