2 dari 2 halaman

Perlunya Kemandirian Petani untuk Peningkatan Produksi Kakao

Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpodalam acara tanam kakao sekaligus Supervisi Anggota BPK RI Program Kerja Kementan Tahun 2022 di Desa Konaweha, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, Kamis (23/2/2023)./Dok. Kementan RI
Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpodalam acara tanam kakao sekaligus Supervisi Anggota BPK RI Program Kerja Kementan Tahun 2022 di Desa Konaweha, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, Kamis (23/2/2023)./Dok. Kementan RI

Bersamaan, Dirjen Perkebunan Andi Nur Alam Syah mengatakan luas areal kakao nasional tahun 2021 seluas 1.460.396 hektar dengan produksi sebesar 688.210 ton biji kering dengan produktivitas 0,72 ton per hektar.

Untuk luas areal kakao di Provinsi Sulawesi Tenggara seluas 236.793 hektar dengan produksi 107.152 ton dengan produktivitas sebesar 0,64 ton per hektar dan Kabupaten Kolaka seluas 28.663 hektar, produksinya 8.022 ton dengan produktivitas sebesar 0,45 ton per hektar.

“Pada tahun 2023 ini, kita mengalokasikan kegiatan pengembangan kakao seluas 8.050 hektar melalui kegiatan intensifikasi, peremajaan dan perluasan yang didukung operasional substation dan juga kita akan lakukan pilot project fertigasi kakao. Selain itu juga telah diluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus perkebunan yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh petani di Indonesia,” ucapnya.

Baca Juga:  Ribuan Pekerja Tertahan Akibat Penutupan Akses Jalan oleh PT Tambang Rejeki Kolaka

Andi mengungkapkan ekspor kakao Indonesia meningkat sebesar 0,85 persen dari tahun 2021 yaitu dari 382.718 ton dengan nilai Rp 17,22 triliun pada tahun 2022 menjadi 385.981 ton dengan nilai Rp 19,80 triliun. Kondisi saat ini, Indonesia telah bertransformasi dari negara penghasil biji kakao menjadi pengolah kakao terbesar ketiga dunia setelah Pantai Gading dan Belanda.

“Sehingga perlu untuk mewujudkan kemandirian petani dalam upaya meningkatkan produksi dan produktivitas dengan prinsip berkelanjutan produksi serta peningkatan kualitas produksi,” tegas Andi.

Dalam kesempatan ini ,Anggota IV BPK RI, Haerul Saleh, yang turut hadir dalam kunjungan ini mengapresiasi Menteri Pertanian yang mampu mengelola anggaran dengan baik dengan hasil pertanian yang maksimal. Menurutnya, kedatangannya adalah untuk melaksanakan supervisi penyelenggaraan program pemerintah.

Baca Juga:  Dinahkodai Vebrianti Safrudin, Pengurus KADIN Kolaka Resmi Dikukuhkan

“Alhamdulilah dari beberapa supervisi yang kita jalankan, untuk Kementerian Pertanian atas hal-hal yang sudah dilaporkan, faktanya di lapangan adapun demikian. Dengan anggaran yang sedikit, Kementan di bawah arahan Mentan Syahrul mampu mencapai target produktivitasnya jauh lebih diatas, ini adalah suatu hal yang membanggakan,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Haerul berharap kepada Kementan dan BPK RI untuk terus bersinergi dan saling memberikan support sesuai tugas dan kewajiban masing- masing instansi. Kementan mensupport dalam hal data dan informasi, sementara BPK akan memberikan support dalam sisi laporan keuangan yang sama-sama akan dipertanggung jawabkan.

“Karena laporan keuangan Kementerian Pertanian ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari laporan keuangan pemerintah pusat,” tutup Haerul. **