JAKARTA – Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK RI) didesak untuk melakukan supervisi atas kasus korupsi pembangunan bandar udara (Bandara) di Kolaka Utara (Kolut), Sulawesi Tenggara (Sultra).

Desakan tersebut disampaikan Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sultra dalam aksi unjukrasa di depan Gedung Merah Putih KPK RI, Selasa (12/8/2025).

Direktur Ampuh Sultra, Hendro Nilopo mengatakan, berdasarkan hasil kajian internal pihanya menduga ada ketidakadilan dalam penanganan kasus tersebut oleh Kejari Kolaka.

Dimana dalam perkara tersebut, Bupati Kolut selaku penanggungjawab anggaran tidak disebutkan dalam penanganan kasus korupsi tersebut.

Menurut Hendro, peran Bupati Kolut seharusnya sangat jelas baik dalam melibatkan keluarganya sebagai kontraktor maupun saat melakukan pinjaman dana senilai Rp 100 miliar di Bank Sultra.

Baca Juga:  Serapan APBD Kolaka Utara Baru 35,80 Persen hingga Akhir Triwulan II 2025

‎“Ini yang buat kami skeptis, Bupati Kokut ini sangat aktif dalam proses pembangunan bandara, namun untuk konsekuensi hukum seolah-olah Bupati Kolut tidak tau apa-apa,” kata Hendro dalam keterangan persnya yang diterima HaloSultra.com.

Sehingga pihaknya meminta dengan tegas agar kasus korupsi pembangunan bandara Kolut segera di supervisi oleh KPK guna mewujudkan proses hukum yang adil dan transparan terhadap penanganan kasus tersebut.

‎“Kami yakin dan percaya, jika KPK yang menangani kasus korupsi pembangunan bandara Kolut, pasti akan tuntas penanganannya, terutama soal keterlibatan Bupati Kokut dalam kasus tersebut,” katanya.

Baca Juga:  Mendagri Siapkan Yosep Sahaka Jadi Plt Bupati Kolaka Timur Jika Abdul Azis Ditahan KPK

‎Koordinator aksi, Tomi Dermawan menyebutkan, kasus korupsi pembangunan bandara di Kolut ini terasa pincang jika Bupati lolos dari jerat hukum.

‎

Sebab bisa dianalogikan dengan kasus yang baru diungkap oleh KPK, yang dimana Bupati Kolaka Timur terlibat dalam kasus korupsi pembangunan RSUD Kolaka Timur.

‎“Kasusnya hampir sama, hanya beda item proyeknya. Tapi modus operandinya sama yaitu sama-sama minta tambahan anggaran,” kata Tomi.

‎Pihaknya menegaskan akan terus mengawal kasus korupsi proyek pembangunan bandara di Kolaka Utara itu sampai tuntas.

‎“Bupati Kolaka Utara harus segera di periksa, kami akan kawal itu sampai tuntas,” tutupnya.

 

**