KOLAKA UTARA – Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kolaka Utara (Kolut), Sulawesi Tenggara (Sultra) hingga akhir Triwulan II 2025 baru mencapai 35,80 persen.

Hal tersebut diungkapkan Bupati Kolut, Nur Rahman Umar saat memimpin Rapat Evaluasi Realisasi APBD Triwulan II yang digelar di Aula Kantor Bupati Kolut pada Rabu (9/7/2025).

Berdasarkan laporan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kolut, realisasi belanja 35,80 persen itu dari total pagu APBD sebesar Rp1,06 triliun per 30 Juni 2025.

“Realisasi kita baru sekitar 35 persen. Padahal idealnya di bulan Juli, kita sudah mendekati 70 persen. Ini harus jadi perhatian serius,” tegas Bupati Nur Rahman Umar.

Baca Juga:  Polisi Sebut Pelaku Pencurian Obat Bius di RSUD Kendari dan Bahteramas Ada Kemiripan

Dia menjelaskan salah satu penyebab rendahnya serapan anggaran adalah masa transisi kepemimpinan di awal tahun.

Dimana Penjabat (Pj) Bupati saat itu tidak memiliki kewenangan untuk melakukan realisasi anggaran. Akibatnya, pelaksanaan APBD secara efektif baru berjalan mulai Maret atau April.

Dari sisi pendapatan, realisasi mencapai Rp433 miliar atau 42,12 persen dari target Rp1,02 triliun.

Meskipun Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan progres signifikan di angka 73,27 persen, kontribusi pajak dan retribusi daerah masih rendah, masing-masing baru 19,91 persen dan 35,77 persen.

Beberapa OPD mencatat realisasi tertinggi, seperti Dinas Pariwisata 65,6 persen, kemudian Dinas Pemadam Kebakaran 64,56 persen, RS H.M. Djafar Harun (BLUD) 56,85, Disdukcapil: 55,45 persen, serta BPBD 53,87 persen.

Baca Juga:  Nyamar Jadi Pekerja, Pencuri Kabel Las di Pelabuhan Muara Sampara Tertangkap

Namun di sisi lain, sejumlah OPD memiliki serapan sangat rendah, termasuk Dinas PUPR yang baru menyentuh 6,48 persen, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB 15,03 persen, serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar 17,51 persen.

Dalam rapat juga disampaikan perkembangan 10 program strategis daerah tahun 2025, yang sebagian besar masih dalam proses tender, sementara beberapa lainnya belum diajukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Bupati menegaskan pentingnya akselerasi kinerja dan kerja sama lintas sektor untuk mengejar target realisasi di semester kedua.

“Rapat evaluasi ini bukan sekadar rutinitas. Ini adalah alarm bagi kita semua. Kinerja anggaran mencerminkan kinerja pemerintahan secara keseluruhan,” tutupnya.

**