JAKARTA – Bupati Buton Utara (Butur), Muh. Ridwan Zakariah bersama seluruh kepala daerah di Indonesia menghadiri penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2023 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Jakarta Convention Center, pada Senin (8/7/2024).

Kegiatan dengan tema “Menguatkan Fondasi Keuangan Negara, Menuju Indonesia Emas 2045”, dibuka secara langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Presiden menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada BPK RI yang telah melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara dan terus meningkatkan profesionalismenya dalam fungsi pemeriksaan.

Orang nomor satu RI itu juga memberikan ucapan selamat kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah atas predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan pemerintah.

“Sudah sering saya sampaikan, WTP bukan prestasi tapi WTP adalah kewajiban kita semua. Kewajiban menggunakan APBN secara baik. Ini uang rakyat, uang negara,” ucapnya.

Baca Juga:  Pembenahan Ruas Jalan Ronta-Lambale dan Lambale-Ereke Mulai Dilakukan

Selanjutnya, Jokowi mengingatkan bahwa penggunaan uang negara yang mengalir di pemerintah pusat hingga daerah pasti akan diaudit, sehingga pertanggungjawaban harus dilakukan secara baik.

“Kita harus merasa setiap tahun pasti diaudit, pasti diperiksa. Jadi sekali lagi, kewajiban menggunakan APBN dan APBD secara baik dan kewajiban mempertanggungjawabkannya secara baik pula,” tegasnya.

Terkait regulasi birokrasi, Jokowi berharap agar lebih berani dan fokus pada hasil bukan prosedur, fokus pada capaian yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat dan fokus pada capaian yang membawa kemajuan negara.

“Saya berharap, reformasi struktural yang telah berjalan penting untuk dilanjutkan, lanjutkan sinkronisasi regulasi, lanjutkan penyederhanaan prosedur agar pemerintah berjalan lebih efektif, dan lebih efisien serta berorientasi pada hasil bukan pada prosedur,” ungkapnya.

Selain itu, Presiden juga menekankan pentingnya kerjasama dan upaya bersama dengan berbagai sektor, meliputi lembaga negara, pemerintah, institusi pendidikan, swasta, dan masyarakat dalam menciptakan keselarasan dan kolaborasi pengawasan dan pelaksanaan program-program pembangunan.

Baca Juga:  Kasus Pembakaran Motor di Pelabuhan Lama Ereke Terungkap, 1 Pelaku Ditangkap

“Dengan Sinergi yang kuat, diharapkan visi pembangunan nasional yang inklusi dan berkelanjutan dapat mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045”, pungkasnya.

Perlu diketahui, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) tahun 2023. Hasilnya, LHP LKPP mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI ke delapan kalinya sejak LKPP 2016.

Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Presiden, RI Ma’ruf Amin, Ketua BPK RI, Para Pimpinan Lembaga Negara, Para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI, Kapolri, Para Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Waki Kota), serta Para Ketua DPRD (Provinsi/Kabupaten/Kota) se-Indonesia.

**