KOLAKA – Jajaran Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Kolaka diminta untuk mendukung dan mewujudkan Resolusi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) 2023.

Hal ini disampaikan Kepala Divisi Administrasi (Kadivmin) Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tenggara (Sultra), Susilo Purwanto saat melakukan monitoring dan evaluasi di Rutan Kolaka, Kamis (12/1/2023).

“Mari kita wujudkan Kementerian Hukum dan HAM yang semakin PASTI dan BerAKHLAK dengan bekerja secara cepat, tepat, ikhlas dan hasilnya akuntabel,” kata Susilo di Kolaka, Kamis (12/1/2023).

Baca Juga:  Pastikan Stok Bahan Pokok Aman, Gubernur dan Kapolda Sidak Pasar-Gudang Bulog

Hal penting lain yang disampaikan dalam monitoring tersebut diantaranya penguatan di bidang kehumasan, reformasi birokrasi dan pendampingan WBK/WBBM, monitoring dan evaluasi kinerja program dan kegiatan Kantor Wilayah tahun anggaran 2022 serta Monitoring Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

“Kunci keberhasilan ukuran Kementerian Hukum dan HAM itu salah satunya laporan keuangan. Hal ini merupakan kunci untuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”, lanjutnya.

Terkait upaya meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi, Kadivmin juga menyarankan untuk tidak melakukan studi tiru diluar lingkungan Kemenkumham Sultra lagi.

Baca Juga:  Prakiraan Cuaca 13 Mei 2025: Konsel Diprediksi Hujan Sedang Siang-Sore Ini

Hal ini mengingat bahwa dijajaran Kanwil Kemenkumham Sultra sudah memiliki tiga satker yang meraih predikat WBK diantaranya Kantor Wilayah, Bapas Kendari dan Kanim Kendari.

“Sejalan dengan pengarahan Pak Irwil (Inspektur Wilayah II) beberapa waktu lalu, kita tidak perlu lagi studi banding di luar cukup di Kanwil, Bapas Kendari, dan Kanim Kendari,” tutupnya. **