KENDARI – Pemprov Sulawesi Tenggara (Sultra) menyediakan obat-obatan hingga skrining kesehatan gratis untuk mencegah penyakit menular seperti AIDS, malaria, hingga TBC.

Plt Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sultra, dr. Asridah Mukaddim mengatakan, bahwa program tersebut dilakukan untuk perluasan jaminan kesehatan masyarakat di Sultra.

Hal tersebut juga menjadi bagian dari penguatan layanan dasar dan penanggulangan penyakit menular di wilayah terpencil di Sultra.

Strategi yang ditempuh dari program penyediaan obat-obatan hingga skrining kesehatan gratis ini terdiri atas active case finding dan passive case finding.

“Ditargetkan program ini mampu menekan jumlah penderita, hingga pada 2030 tidak ada lagi warga yang terjangkit,” kata dr. Asridah seperti dikutip Antara, Senin (18/8/2025).

Baca Juga:  Pemprov Bangun Ulang Asrama Mahasiswa Sultra di Makassar Tahun Ini, Anggaran Rp15 Miliar

Dijelaskan dr. Asridah, active case finding ini yakni petugas kesehatan di seluruh wilayah akan aktif turun ke lapangan untuk mendeteksi dini dan memeriksa kesehatan masyarakat.

Langkah ini sangat efektif untuk menemukan penderita penyakit yang belum terdeteksi dan tidak pernah datang memeriksakan kesehatan di fasilitas kesehatan wilayah mereka.

Sedangkan passive case finding dilakukan melalui pelayanan di puskesmas maupun rumah sakit.

Pasien yang datang dengan gejala penyakit langsung diarahkan menjalani pemeriksaan sesuai standar, sehingga penanganan bisa dilakukan lebih cepat dan tepat.

Baca Juga:  Prakiraan Cuaca Sultra 14 Mei 2025, Waspada Hujan Lebat Disertai Petir di Sejumlah Wilayah

“Dengan menggabungkan dua strategi itu kita berharap dapat mempercepat penanggulangan penyakit AIDS, TBC, dan malaria di seluruh wilayah Sultra,” katanya.

Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sultra 2025-2029, kata Asridah, layanan tersebut telah disediakan secara gratis di seluruh puskesmas dan rumah sakit se-Sultra.

“Kami juga akan memastikan ketersediaan obat di instalasi farmasi serta melakukan monitoring, evaluasi, dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan untuk program tersebut,” ujarnya.

 

**