JAKARTA – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka (ASR), menemui Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar untuk membahas rencana pendirian asrama haji di Kota Kendari.

Audiensi berlangsung di kantor Kementerian Agama, Jakarta, Kamis (17/7/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur menyampaikan aspirasi masyarakat yang selama ini harus menempuh perjalanan jauh ke Asrama Haji Makassar untuk proses keberangkatan haji.

Menurutnya, hal ini berdampak pada meningkatnya beban biaya dan waktu bagi jemaah haji asal Sultra.

“Biaya operasional untuk perjalanan jemaah dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ke Makassar cukup besar. Karena itu, kami mengusulkan pendirian asrama haji di Kendari agar pelayanan jemaah menjadi lebih dekat, efisien, dan merata,” ujar ASR.

Baca Juga:  Gubernur Sebut Anggarkan Rp60 Miliar untuk Bangun Jembatan Permanen di Sambandete

Menurutnya, upaya ini telah disiapkan melalui koordinasi lintas sektor, termasuk dengan Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Imigrasi, dan instansi lainnya.

Pemprov juga tengah mendorong pengembangan Bandara Haluoleo menjadi bandara internasional sebagai salah satu syarat teknis utama.

“Kami memahami bahwa keberadaan bandara internasional menjadi syarat penting dalam mendirikan asrama haji. Untuk itu, kami sudah menjalin komunikasi dengan berbagai lembaga terkait agar pengembangan bandara ini segera terwujud,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Menag Nasaruddin Umar menyambut baik rencana pendirian asrama haji di Kendari dan menyatakan bahwa langkah ini sejalan dengan visi pemerataan pelayanan haji nasional.

Baca Juga:  Prakiraan Cuaca Sultra 13 Juli 2025: Pagi-Sore Potensi Hujan, Malam Cerah Berawan

“Kami sangat mendukung pendirian asrama haji di Kendari. Ini merupakan bagian dari upaya pemerataan pelayanan haji di seluruh Indonesia,” ujar Nasaruddin.

Namun demikian, dirinya menggarisbawahi keberadaan asrama haji tak bisa dilepaskan dari kesiapan fasilitas yang memenuhi standar internasional.

Ia menekankan bahwa bandara yang akan menjadi titik keberangkatan harus benar-benar memenuhi aspek keselamatan dan keamanan internasional.

“Bandara yang menjadi titik berangkat harus memenuhi standar internasional, termasuk aspek keselamatan dan keamanan. Itu penting agar jemaah haji dapat diberangkatkan secara langsung dan efisien,” pungkas Nasaruddin.

**