KENDARI – Orientasi Pengenalan Nilai dan Etika terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) angkatan I, II, III, IV, V, dan VI Lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) tahun 2025 resmi ditutup pada Kamis (13/2/2025) pagi.

Kegiatan penutupan orientasi ini ditandai dengan pelepasan tanda peserta secara simbolis.

Orientasi pada Gelombang I ini diikuti sebanyak 300 peserta yang terdiri dari 6 angkatan tersebut dan masing-masing angkatan sebanyak 50 peserta.

Kegiatan yang diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sultra ini sebelumnya telah berlangsung sejak Senin (10/2/2025) disalah satu hotel di Kota Kendari.

Kepala BPSDM Sultra, Syahruddin Nurdin menjelaskan kegiatan ini bertujuan memperkenalkan nilai-nilai, tugas, dan fungsi Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada para PPPK.

Baca Juga:  Wagub Sultra Tutup STQH ke-28: Kolaka Juara Umum, Buton Selatan Menang Pawai Ta’aruf

“Penyelenggaraan pelatihan ini memungkinkan
peserta mampu menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang diamati, diukur, dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas jabatannya dalam rangka pengayaan pengetahuan PPPK sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah,” ujar Syahruddin.

Kepala BPSDM Sultra, Syahruddin Nurdin saat menyampaikan sambutan dalam penutupan Orientasi Pengenalan Nilai dan Etika terhadap PPPK angkatan I, II, III, IV, V, dan VI Lingkup Pemprov Sultra tahun 2025 resmi ditutup pada Kamis (13/2/2025) pagi/Ist

Dirinya menandaskan pemerintah telah menetapkan Core Values yaitu BerAKHLAK untuk mewujudkan ASN yang profesional, berintegritas, dan mampu menghadapi tantangan di era modern.

Core Values BerAKHLAK tidak hanya menjadi slogan semata namun harus diterapkan pegawai pemerintah di seluruh lapisan birokrasi.

“PPPK yang mempunyai kompetensi dengan kesetiaan dan ketaatan kepada negara, bermoral, bermental baik, profesional, sadar akan tanggung jawab sebagai pelayan publik, serta mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan,” pesannya.

Baca Juga:  1.909 PPPK Kemenag Sultra Dilantik, Kakanwil Pesankan Profesionalisme dan Integritas

Kepala BPSDM juga mengingatkan sebagai ASN saat ini sangat mudah disorot dan dinilai publik. Masyarakat dengan mudah mengakses berita dan melakukan penilaian terhadap ASN.

“Oleh karena itu, kita sebagai ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sebaiknya dapat melaksanakan tupoksi kita sebagai pelaksana kebijakan dan pelayanan publik,” tegas Syahruddin.

Terakhir, dia menyampaikan harapan agar para peserta yang mengikuti orientasi dapat dinyatakan lulus berdasarkan pernyataan sistem yang
dibuktikan dengan sertifikat.

**