KENDARI – Ruas Jalan Brigjen M. Katamso, Kecamatan Baruga, Kota Kendari kondisinya semakin parah. Kondisinya berlubang dikeluhkan sejumlah warga.

Padahal jalur penghubung Kota Kendari dengan tetangganya Konawe Selatan (Konsel) banyak dilalui kendaraan.

Jalan berlubang dan genangan air yang berada di jalan tersebut, membuat kendaraan harus ekstra berhati-hati saat melintas. Tak jarang, kecelakaan lalu lintas pun kerap terjadi.

Kondisi ini sudah berlangsung sejak lama. Hingga kini belum ada tindakan dari pemerintah untuk segera melakukan perbaikan jalan yang berada tepat depan Terminal Damri Baruga ini.

Jalan ini merupakan akses vital, selain sebagai pusat jalur perekonomian, namun juga menghubungkan antar Kabupaten mulai dari Kota Kendari, Konsel dan Bombana.

Diketahui, jalur yang ada di Poros Baruga ini berstatus Jalan Provinsi yang memiliki kewenangan untuk perbaikan adalah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra).

Baca Juga:  83 Peserta Seleksi Akpol Panda Polda Sultra Jalani Tes Kesehatan Tahap I

Sayangnya, meski banyak makan korban jiwa akibat kecelakaan namun Pemprov Sultra masih belum juga segera lakukan perbaikan jalan tersebut.

Selain jalan yang rusak parah, kondisi drainase di sekitar lokasi tersebut juga tidak berfungsi dengan normal akibat tertimbun material tanah. Hal ini menyebabkan kerap terjadi banjir jalur tersebut.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sultra, Pahri Yamsul mengatakan perbaikan jalan rusak yang menjadi tanggung jawab Pemprov Sultra terkendala dengan keterbatasan anggaran.

“Bukan tidak ada perhatian pemerintah, kita usulkan tiap tahun, tapi kan kondisi keuangan kita terbatas. Sebagai gambaran, di tahun 2024, uang untuk penanganan jalan kita di DAU itu hanya Rp27 milyar dan itu dibagi untuk 17 kabupaten kota,” ungkap Pahri.

Baca Juga:  Pemprov Sultra Terbitkan SE Larang Pemberian dalam Bentuk Apapun Atasnamakan Kepala Daerah

Pahri menyebut, kecilnya anggaran perawatan jalan tahun ini disebabkan anggaran dialokasikan lebih besar untuk perhelatan Pemilu. Hal ini berbanding terbalik dengan jumlah alokasi anggaran perawatan jalan pada 2023 yang mencapai Rp170 milyar.

“Sebagian besar dana kita dipakai untuk Pemilu, untuk KPU dan Bawaslu. Kita harus maklumi, karena itu tidak boleh ditunda, sama urgentnya. Sangat urgent. Jadi harus ada skala prioritas. Di Butur sudah sangat parah, Wolasi jalan sudah hampir putus, di Meluhu juga demikian,” pungkasnya.

**