KENDARI – Pj Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) diwakili Sekda Sultra, Asrun Lio membuka secara resmi Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) Provinsi Sultra Tahun 2023 yang berlangsung disalah satu hotel di Kota Kendari, Rabu (20/12/2023).

Dikutip dari laman PPID Utama Provinsi Sultra, Rakorwasda yang mengangkat tema “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Insklusif dan Berkelanjutan” itu yang diselenggarakan Inspektorat Provinsi Sultra dan turut dihadiri Bupati/Wali Kota se-Sultra, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sultra, Kepala Perwakilan BPKP Sultra, Kepala Inspektorat Sultra, Inspektur Daerah Sultra, Sekda se-Sultra, Inspektur kabupaten/kota, Irban serta Perencana Inspektorat Wilayah kabupaten/kota se-Sultra.

Adapun narasumber kegiatan Rakorwasda yakni Inspektur Wilayah II Itjen Kementerian Dalam Negeri Ucok Abdulrauf Damenta yang hadir secara virtual, Kepala Perwakilan BPKP Sultra Panut, serta Perwakilan BPK Sultra Nurihardiyanto.

Ketua panitia, Ruswati dalam laporannya mengatakan berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan, Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Tujuan Rakorwasda yaitu pertama, meningkatkan kualitas pengawasan baik pengawasan fungsional, pengawasan melekat maupun pengawasan pengaduan masyarakat serta menghindari adanya kesalahan yang berulang.

Baca Juga:  Masih Diwarnai Hujan, Simak Prakiraan Cuaca Sultra 17 Maret 2025

Kedua, mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat provinsi dengan kabupaten/kota dan menjamin mutu (Quality Insurance) atas penyelenggaraan pemerintahan.

Ketiga, mendorong dan memberikan saran rekomendasi serta arahan untuk mempercepat penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah.

Keempat, mengetahui hambatan serta kendala dalam melakukan pengawasan internal dan Kelima meningkatkan sinergitas dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Sementara itu, sambutannya Pj Gubernur yang dibacakan Sekda Sultra menyampaikan tuntutan dan kebutuhan di era globalisasi saat ini dapat terwujud melalui kepemerintahan yang baik dan upaya untuk pemberian transformasi ekonomi nasional yang masih perlu banyak untuk dibenahi melalui sistem government.

Ada tiga hal yang disampaikan oleh Pj Gubernur terkait Rakorwasda yakni, aktif sebagai bagian dari pemerintah yang dapat memberikan pelayanan pemerintah yang dapat memberikan pelayanan yang profesional di bidang pengawasan untuk mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Baca Juga:  Soal SPB TUKS PT TAS, Dirjen Hubla Kemenhub RI Didesak Copot Kepala KSOP Kendari

Kedua, aktif berperan membantu pemerintah dengan menyajikan informasi yang handal dalam menjamin terwujudnya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pembangunan dan tugas pemerintahan pada umumnya dengan menumbuh kembangkan sinergi pengawasan secara bertahap dan berjenjang, perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan yang baik.

Ketiga aktif diupayakan dapat memfasilitasi dirinya dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan dengan menerapkan platform sistem dan teknologi yang secara teknis mampu berkolaborasi dan saling mendukung.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh narasumber secara virtual yakni Inspektur Wilayah II Itjen Kementerian Dalam Negeri dengan materi mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bahwa pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintah konkuren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Serta dilanjutkan dengan penandatanganan kesepakatan pelaksanaan pemeriksaan pada pemerintah daerah Kab/Kota se-Sultra Tahun 2023 yang disaksikan langsung oleh Sekda Sultra dan Kepala Inspektorat Sultra serta pejabat terkait.

**