KENDARI – Komisi Informasi (KI) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melaksanakan tiga sidang penyelesaian sengketa informasi dalam kurun waktu satu hari. Sidang sengketa informasi dilaksanakan di ruang sidang KI Sultra pada Kamis (2/11/2023).

Kordiv Asosiasi Sosialisasi Edukasi (ASE) KI Provinsi Sultra, Rahmawati menjelaskan tiga jadwal sidang yang dilaksanakan hari ini didominasi termohon dari badan publik desa dengan beberapa agenda berbeda.

Mulai dari pemeriksaan pokok perkara, pemeriksaan saksi-saksi, hingga pembacaan putusan.

Baca Juga:  Prakiraan Cuaca Sultra 1 Mei 2025, Sejumlah Wilayah Bakal Diguyur Hujan Ringan-Sedang

Lebih lanjut, Rahmawati menyebutkan, pada pukul 10.00 WITA, pihaknya menggelar sidang sengketa informasi yang diadukan Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LPKPK), yang menghadirkan PPID Desa Lawey sebagai termohon.

“Agenda sidangnya adalah pemeriksaan pokok perkara,” ujar Rahmawati.

Kemudian, sidang kedua yang digelar pada pukul 11.00 WITA dengan agenda sidang pemeriksaan saksi-saksi, menghadirkan tiga PPID sebagai lembaga termohon yakni PPID Desa Puurau, Desa Lamongupa, dan Desa Batumea.

Baca Juga:  Usai 11 Tahun Sengketa, Pulau Kakabia Akhirnya Lepas dari Wilayah Sultra

“Pemohonnya dari Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LPKPK),” katanya.

Sedangkan agenda sidang yang ketiga digelar pada pukul 13.30 WITA, pemohonnya adalah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesi (GMNI) dan termohonnya PPID Desa Polindu.

“Agenda sidang yang ketiga itu pembacaan putusan,” bebernya.

Rahmawati mengungkapkan, dengan didominasinya sengketa informasi terhadap pemerintahan desa, pihaknya menganggap perlunya sosialisasi untuk lebih mendorong lagi hingga ke tingkat desa.

***