KENDARI – Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra) melaksanakan pelatihan kehumasan untuk PPID Polda Sultra dan Humas Polres jajaran di Aula Dhacara Mapolda Sultra, Rabu (13/9/2023).

Dalam pelatihan itu, Komisi Informasi (KI) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) diundang untuk membawakan materi dalam pelatihan kehumasan PPID.

Pelatihan ini dihadiri oleh pejabat PID dan Satker di lingkungan Polda Sultra serta pejabat PID seksi di 17 Polresta, serta beberapa pihak dari KI.

Kordiv Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi KI Sultra, Yustina Fendrita didaulat sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut.

Melalui pelatihan tersebut, KI menyampaikan materi tentang keterbukaan informasi publik di lingkungan Polri, untuk mewujudkan Pemilu yang demokratis.

Yustina menyampaikan di era post truth dan derasnya arus informasi, PPID Polda Sultra dan Polres jajaran harus menjadi garda terdepan untuk memberikan informasi publik dengan mudah, cepat, jelas, menarik, serta akurat.

Baca Juga:  Prakiraan Cuaca 31 Maret 2025: Hujan Diprediksi Temani Hari Idulfitri Sejumlah Wilayah di Sultra

“Badan publik harus memilih saluran informasi publik yang tepat, sehingga informasi publik dapat diakses dengan cepat dan mudah. Hal tersebut dapat dilakukan untuk mengimbangi penyebar hoaks yang makin marak dalam tahapan dan proses Pemilu,” ujar Yustina.

Untuk itu, kata dia, PPID Polda dan Polres jajaran harus dapat memperbaiki tata kelola layanan informasi publik, dengan cara memuktahirkan daftar informasi publik.

Lalu, merumuskan SOP layanan informasi publik, menyediakan layanan informasi publik melalui elektronik dan non elektronik, komitmen yang kuat dari top leader kaitannya dengan kebijakan dan penganggaran layanan informasi publik, dan mengumumkan maklumat layanan informasi publik.

Baca Juga:  Balai Bahasa Sultra Gelar Webinar Bahas Pentingnya Pelestarian Bahasa Daerah

“Publik juga dapat mengajukan gugatan sengketa informasi publik pada Komisi Informasi, manakala Polda atau badan publik lainnya tidak menyediakan informasi publik, menolak memberikan informasi publik atau informasi publik yang disampaikan tidak sesuai dengan permintaan publik,” terangnya.

Yustina berharap Polri makin memperbaiki tata kelola layanan informasi publik, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polda Sultra, serta meningkatkan citra positif di mata publik.

Tak hanya itu, pihaknya juga berharap badan publik lainnya di Sultra dapat memperbaiki tata kelola layanan informasi publik, sebagai cerminan dari pelaksanaan demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

**