KENDARI – Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Tenggara (Sultra), Muh. Endang SA, mengingatkan Gubernur Sultra Andi Sumangeruka agar lebih fokus menyelesaikan masalah-masalah utama yang membelit masyarakat Sutra, ketimbang sibuk mengurusi Jembatan Muna-Buton.

Menurut Endang, jembatan tersebut dari sisi urgensional hanya akan menghubungkan dua pulau yaitu Muna dan Buton saja, tidak menghubungkan kepulauan dan daratan sebagai entitas utama demografi dan ekonomi Sultra.

Lagi pula rencana pembanguan jembatan Muna-Buton itu tidak termasuk dalam delapan visi-misi pasangan Andi Sumangerukka-Hugua pada pilkada 2024 lalu.

Problem yang dialami masyarakat Sultra, kata Endang, diantaranya infrastruktur jalan dan jembatan yang rusak dimana-mana, APBD yang tekor dan makin cekak karena belanja rutin lebih tinggi daripada belanja publik, pengelolaan SDA yang buruk, reformasi birokrasi, peningkatan layanan kesehatan, dan pendidikan, serta digitalisasi wilayah karena daerah blankspot di Sultra masih tinggi, harga nilam yang turun. Seharusnya, menjadi konsen ASR untuk diselesaikan.

“Saya amati, lebih dari 100 hari kerja pemerintahan Andi Sumangerukka-Hugua berjalan landai, tidak fokus, hanya sibuk pada rutinitas birokrasi, seremonial, tanpa inovasi dan kreatifitas, seperti kapal tak ada tujuan” kata Endang dalam keterangan persnya yang diterima HaloSultra.com, Senin (14/7/2025).

Lanjutnya, di bidang pendidikan, salah satu visi misi Andi Sumangerukka-Hugua adalah pemberian seragam sekolah gratis bagi siswa (Penggaris). Ini musim tahun ajaran baru, kita tidak mendengar bahwa ada pembagian seragam gratis di sekolah.

Baca Juga:  12 Penyelenggara Pemilu Diperiksa DKPP Soal Dugaan Ketidaknetralan di Pilkada Buteng

Sementara, di beberapa tempat, kita mendengar keluhan orang tua karena seragam sekolah dan seragam eskul mahal serta diperjualbelikan di sekolah.

“Kita tidak mendengar intervensi langsung dari ASR agar seragam menjadi gratis atau murah, atau apa rencana besar Andi Sumangerukka tentang pendidikan berkualitas dan murah di Sultra,” katanya.

Berikutnya adalah lemahnya Andi Sumangerukka dalam mengkoordinasikan kebijakan pembangunan pemerintah provinsi dengan Pemda Kabupaten/Kota.

“Kita juga belum mendengar ada rapat koordinasi ASR bersama Bupati/Walikota guna percepatan pembangunan dan konektivitas wilayah. Gubernur dan Bupati/Walikota jalan sendiri-sendiri,” imbuhnya.

Dijelaskan Endang, misalnya pengoperasian Bandara Sugimanuru Muna Barat, dan Bandara Matahora Wakatobi, Bupatinya mengurus sendiri, dan layanan penerbangan pada kedua bandara tersebut sering macet atau belum maksimal.

Padahal, kedua bandara tersebut merupakan gerbang konektivitas wilayah, yang hakikatnya gubernur harus tampil di depan untuk mengakselerasi urusan khususnya yang terkait dengan pemerintah pusat.

Lanjut mantan Ketua KNPI Sultra tersebut, mengatakan bahwa publik juga belum mendengar road map besar ASR dalam mencegah banjir di Kota Kendari.

Baca Juga:  Begini Skema Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah Jika Dipisah

Sambungnya, tanggung jawab pembangunan Kota Kendari bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Kendari, tetapi juga menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi, karena posisi Kota Kendari sebagai ibu kota Provinsi. Kota Kendari sebagai halaman depan Provinsi Sultra, kita prihatin tiap tahun dilanda banjir tanpa ada upaya pencegahan sistematis dari pemerintah provinsi.

Dari sektor pengelolaan SDA, publik juga belum mendengar rencana besar Andi Sumangerukka untuk merevitalisasi lingkungan dari kerusakan konsesi ekstraktif, dan ide besar tentang blue print Sultra sebagai spot utama PSN tentang hilirisasi pengelolaan sumber daya alam. Program hilirisasi di Sultra berjalan auto pilot, Pemprov gagap hendak akan berposisi dimana, akibatnya manfaat hilirisasi belum maksimal.

Misalnya, terkait rendahnya DBH, ASR curhat di forum RDP dgn Komisi II DPR RI beberapa waktu yang lalu, tetapi tidak ditindaklanjuti dengan langkah serius. Padahal kita tahu, sumber ketidakadilan pengelolaan sumber daya alam salah satunya karena kesenjangan dalam pembagian DBH SDA.

“Poin saya adalah agar ASR fokus pada kerja-kerja substansial, membereskan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat Sultra, hindari kerja pencitraan nirfaedah, fokus pada penajaman dan implementasi visi – misi yang diperjanjikan dengan rakyat Sultra saat kampanye pilkada,” tutup Endang.

***