KENDARI – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra) Fraksi Partai Golkar, Aksan Jaya Putra (AJP) melaksanakan reses masa sidang I Tahun 2022-2023 di Kompleks BTN I, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, pada Kamis (2/2/2023).

Salah satu tokoh masyarakat BTN I, Muhtar mengatakan drainase merupakan kebutuhan yang harus diperhatikan, terutama di musim penghujan, kemampuan drainase saat ini sudah tidak dapat menampung debit air.

“Kami bersyukur, pak AJP datang ditempat ini menyerap aspirasi masyarakat. Mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan dan permintaan kami bisa direalisasikan,” ujarnya.

Dia juga menuturkan, karena keterbatasan penampungan air, akhirnya air hujan merembet ke rumah-rumah warga.

Baca Juga:  Kendari Rockfest III Jadi Wadah Edukasi Kekayaan Intelektual bagi Musisi Lokal

“Selain itu, kami juga berharap agar permintaan lainnya seperti sumur bor, jalan rabat beton, tempat sampah dan gundukan buatan atau akrab disebut polisi tidur,” pungkasnya.

Setelah mendegar aspirasi masyarakat yang rata-rata menyoal masalah infrastruktur, AJP mengatakan bahwa dirinya akan memperjuangkan apa yang menjadi keluhan warga BTN I.

Semua keluhan termaksuk permintaan warga bakal ditindaklanjutinya dengan menghadirkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau dinas terkait, untuk mengecek secara langsung.

“Saya akan tindaklanjuti hasil reses hari ini, jika berkaitan dengan infrastruktur seperti drainase, tempat sampah, sumur bor kita akan hadirkan Dinas PUPR dan Cipta Karya,” ungkapnya.

Baca Juga:  DKPP Tetap Periksa Anggota Bawaslu Konawe Meski Aduan Dicabut, Ini Alasannya

Hanya ditegaskannya, terkait permintaan warga tidak begitu saja langsung direalisasikan. Semua punya tahapan dan proses yang cukup panjang hingga sampai pada perealisasiannya.

Pasalnya, tugas DPRD hanya menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Endingnya ada di pemerintah, karena pemerintah yang punya otoritas untuk menganggarkan.

“Kewenangan semua ada di pemerintah, kami hanya memperjuangkan aspirasi konsituen lewat pembahasan badan anggaran (Banggar),” jelasnya.

Perihal aspirasi lainnya, seperti usulan pembuatan gundukan buatan atau polisi tidur, tambah AJP, warga tidak perlu menunggu anggaran dari pemerintah.

“Terkait itu (polisi tidur), saya akan membantu memakai uang pribadi saya,” pungkasnya. ***