KENDARI – Direktur Utama (Dirut) PT Kabaena Kromit Pratama (KKP), Andi Adriansyah (AA) yang merupakan tersangka kasus dugaan korupsi pertambangan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT Antam, Konawe Utara (Konut) resmi ditahan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Senin (17/7/0223).

Saat menjalani pemeriksaan tersangka mengakui perbuatannya telah menerbitkan dokumen nikel atau biasa dikenal dengan istilah dokumen terbang (Dokter) nikel yang berasal dari penambangan di wilayah IUP PT Antam.

“Hari ini Senin 17 Juli 2023 tersangka AA selaku Direktur Utama PT Kabaena Kromit Pratama datang ke Kejati Sultra untuk menjalani pemeriksaan, tersangka mengakui perbuatannya telah menerbitkan dokumen nikel yang berasal dari penambangan di wilayah IUP PT Antam seolah-olah ore itu berasal dari perusahaannya,” ujar Asintel Kejati Sultra, Ade Hermawan dalam keterangannya.

Baca Juga:  Oknum Anggota Brimob Diduga Keroyok Karyawan Pembiayaan di Kendari

Dilanjutkan, dalam setiap dokumen ore yang dikeluarkan, PT KKP menerima imbalan 5 USD per metrik ton.

“Imbalan dari penerbitan dokumen nikel itu 5 USD per metrik ton dan sudah berlangsung sejak awal 2021 sampai dengan akhir 2022,” tambah Ade.

Lebih lanjut, kata dia, salah satu perusahaan yang disiapkan menjadi ‘Dokter’ oleh PT KKP adalah PT Lawu Agung Mining.

“Akibat perbuatan tersangka tersebut hasil penambangan di wilayah IUP Antam yang dilakukan oleh PT Lawu Agung Mining tidak diserahkan ke PT Antam selaku pemilik IUP akan tetapi dijual ke beberapa smelter dan hasilnya dinikmati oleh PT Lawu Agung Mining sehingga mengakibatkan kerugian negara,” terangnya

Baca Juga:  Tingkat Banding, Hakim Vonis 2 Perusahaan Tambang Ilegal di Konut Bayar Ganti Rugi

Menurutnya, selama ini tidak ada aktivitas penambangan nikel di wilayah IUP PT KKP yang dilakukan oleh PT Lawu Agung Mining. Hal itu dibuktikan oleh penyidik dari beberapa alat bukti, termasuk citra satelit.

“Tersangka dapat melakukan penjualan dokumen tersebut meski di lahan tambang PT KKP tidak ada cadangan ore nikel. Hal itu dikerenakan adanya kerjasama beberapa pihak dan imbalan uang sehingga PT KKP tetap mendapatkan RKAB setiap tahun dengan jumlah jutaan metrik ton,” tutupnya.

**