KENDARI – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta kepala daerah di Indonesia harus kreatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengoptimalkan dunia usaha.

Hal tersebut disampaikan Mendagri Tito Karnavian saat membuka kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Produk Hukum Daerah (PHD) Tahun 2025 di Aula Bahteramas Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Rabu (27/8/2025).

Dengan menghidupkan dunia usaha di masing-masing daerah, kata Tito, bisa menambah pendapatan daerah sehingga tidak berharap alokasi dana dari pemerintah pusat.

“Semua kepala daerah, gubernur, bupati wali kota harus memiliki pemikiran yang sama. Jangan cuman menadahkan tangan ke pusat, berpikir, bagaimana cara mendapatkan PAD dengan menghidupkan swasta didaerah masing-masing,” kata Tito Karnavian.

Lanjutnya, sektor swasta dan dunia usaha tersebut merupakan salah satu penyumbang terbesar anggaran negara.

Saat ini terdapat 552 pemerintah daerah yang terdiri dari 38 gubernur, 97 wali kota, dan 416 bupati. Jika seluruhnya mengharapkan sokongan dari pusat maka tugas pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat dinilai kurang optimal.

Selain itu, masih banyak juga Pemda yang menjalankan program dan pelayanan untuk masyarakat masih mengandalkan dana alokasi khusus (DAK) ataupun dana alokasi umum (DAU).

Sehingga, kata Tito, pemerintah pusat terus mendorong daerah agar bisa menambahkan PAD melalui berbagai potensi dimiliki diantaranya sektor dunia usaha, pariwisata hingga ekonomi kreatif.

Baca Juga:  Dibuka hingga 23 Juli 2025, Berikut Syarat Pendaftaran Calon Ketua KONI Sultra

“Kalau PAD-nya kuat, ada guncangan dengan pemerintah pusat tidak ada masalah. Kalau ada daerah PAD-nya besar berarti swastanya hidup,” ujar Tito.

Tito mengungkapkan cara pemerintah daerah menambah pendapatan baru dengan pajak dan retribusi swasta atau sektor usaha. Namun, pemerintah harus mendengar keluhan pengusaha termasuk mempermudah produk hukum perizinan.

Ia menjelaskan dengan dunia usaha yang hidup, maka pendapatan daerah meningkat, lapangan kerja bertambah dan masyarakat lebih sejahtera.

“Hidupkan dunia usaha, starting mendengarkan maunya mereka apa, apa kelurahannya, karena kalau dunia usaha bergairah, pendapatan daerah juga naik,” jelas Tito.

Dia mengatakan di satu sisi pemerintah juga aktif melihat kondisi masyarakat dan dunia usaha sebelum menaikkan pajak untuk menambah penghasilan.

Menurut dia, cara itu dilakukan agar tidak terjadi gejolak di masyarakat karena kenaikan pajak ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan yang justru bisa menurunkan gairah ekonomi masyarakat.

“Kepala daerah harus seperti ibu rumah tangga yang bisa mengatur keuangan. Tolong liat kondisi sosial dan masyarakat sebelum menaikkan pajak,” ujarnya.

Selain itu, kata Tito, pemerintah daerah diwajibkan mempermudah perizinan usaha tanpa administrasi yang berbelit-belit.

Baca Juga:  Pesan Kapolda Sultra ke Mahasiswa: Kritis dalam Berpikir, Kuat dalam Ilmu

Tujuannya, selain menggairahkan sektor usaha juga mengantisipasi pengusaha lebih memilih berinvestasi di negara lain ketimbang dalam negeri karena administrasi yang panjang hingga berbulan-bulan.

Ia menyebut dari 1.034 kepala daerah se-Indonesia, cara untuk menambah pendapatan perlu pemikiran layaknya pengusaha. Apalagi, mayoritas kepala daerah di Indonesia masih sedikit yang berlatarbelakang pengusaha, selebihnya dari birokrasi.

Untuk itu, pihaknya mengajak Kementerian Ekonomi Kreatif (Ekraf) dan Kamar Dagang Industri (Kadin) agar saling bertukar pikiran dalam mengembangkan ekonomi melalui potensi dunia usaha yang dimiliki masing-masing daerah di kegiatan Rakornas PHD.

Tito mengatakan Indonesia menjadi negara G-20 dengan pertumbuhan ekonominya salah satu terbesar di dunia bukan karena APBN dan APBD hampir Rp3.621,3 triliun, dengan serapan PAD daerah sekira Rp400 triliun.

Namun, dana itu semakin naik jika semua daerah bisa mengoptimalkan pendapat swasta, membuat rantai pasok peredaran uang agar bisa survivetanpa mengharap dari pusat.

“Selain itu, belanja pemerintah hanya sebagai pemancing sedangkan PAD jadi penopang. Karena tidak akan pernah daerah itu akan maju hanya dengan belanja pemerintah, impossible,” kata Tito Karnavian.

 

**