KENDARI – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali mengikuti rapat koordinasi (Rakor) lanjutan tentang pengendalian inflasi daerah di Aula Merah Putih Rujab Gubernur Sultra, Senin (26/12/2022).

Rakor tersebut merupakan agenda rutin mingguan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) bersama Pemerintah Provinsi di seluruh Indonesia secara virtual.

Hadir secara virtual Tito Karnavian Kemendagri RI, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Setianto, Deputi Bidang Ketersediaan Stabilitas Pangan I Gusti Ketut Golah, Irjen Peradangan dalam Negeri Kementerian Perdagangan Pristianto, Direktur Jenderal Holtikultura, para Pejabat Utama Kementerian dan Lembaga serta para Gubernur dan para Forkopimda seluruh Indonesia.

Sementara sejumlah pejabat Pemprov Sultra nampak hadir secara langsung di Aula Merah Putih diantaranya, Pj Sekda Sultra Asrun Lio didamping Deputi Kepala Perwakilan BI Sultra Adik Afrinaldi dan Usnia selaku Kepala Biro Perekonomian Setda Sultra.

Selain itu hadir juga Sekdis Tanaman Pangan Sultra Ari Sismanto, Sekretaris Distanak Sultra Kartini dan beberapa pejabat terkait.

Pihak Kemendagri RI dalam kegiatan itu kembali menyampaikan pentingnya penyelenggaran rakor, karena harga barang jasa sangat menjadi isu penting bukan hanya ditingkat nasional tapi juga ditingkat global.

Baca Juga:  Pemprov Sultra Terbitkan SE Larang Pemberian dalam Bentuk Apapun Atasnamakan Kepala Daerah

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, setianto menjelaskan dalam paparannya, yaitu ada kenaikan beberapa komoditas di Minggu ke-4 Desember yaitu telur ayam ras.

Lanjut disampaikan bahwa melihat secara kumulatif pemantauan selama sebulan terakhir ini ada sekitar kenaikan 4,4 persen yang di pantau pada tanggal 28 November lalu, telur ayam ras masih di harga Rp29.000 sampai tanggal 22 Desember.

Untuk beras kenaikan kumulatif harga selama Desember adalah 2,2 persen. Beras menjadi komoditas yang menyumbang kenaikan harga di 21 provinsi yang mencakup 148 kabupaten/kota.

Kemudian, cabai rawit menjadi komoditas yang menyumbang kenaikan harga di 13 provinsi yang mencakup 152 kabupaten/kota. Kenaikan kumulatif 15,5 persen adalah daging ayam ras juga menjadi komoditas yang menyumbang kenaikan harga di 13 provinsi, mencakup 142 kabupaten/kota.

Pj Sekda Sultra Asrun Lio dalam paparannya melaporkan kondisi terakhir Inflasi di Sultra mencapai 6,59 persen.

“Angka tersebut cukup tinggi, sehingga perlu melakukan langkah-langkah strategis. Terkait dengan kendala-kendala yang dihadapi yaitu pertama, harga tiket transportasi udara yang mengalami kenaikan dan terbatasnya penerbangan di beberapa daerah,” ujar Asrun Lio seperti dikutip dari laman official Facebook PPDI Provinsi Sultra, Senin (26/12).

Baca Juga:  Andi Sumangerukka Datangi Komisi Pemberantasan Korupsi

Kedua, harga ikan mengalami kenaikan karna ini di sebabkan faktor cuaca jadi banyak nelayan yang tidak bisa melaut karna akhir November dan awal Desember cuaca yang kurang mendukung di laut.

Hal lain yang dilaporkan yaitu kondisi stok pangan di Sultra sepanjang Januari-Desember 2022 dalam kondisi yang terjaga dan aman, selanjutnya menghadapi Nataru semua stok pangan dalam kondisi cukup.

“Kemudian harga dilaporkan stabil, hal ini disebabkan karena satgas pangan Sultra terus melakukan pemantauan secara berkala dan juga bersinergi dengan Forkopimda yang terlibat dalam operasi pasar Sultra,” lanjutnya.

Selanjutnya, langkah-langkah pengendalian Inflasi yang dilakukan Pemprov Sultra yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, komunikasi efektif, merealisasikan BTT, DTU dan DID.

“Upaya Pemprov dalam pengendalian Inflasi yaitu pengendalian harga minyak goreng, gerakan menanam cabai dengan nama program TABE DI. Kemudian, upaya mengatasi kelangkaan energi gas dan dukungan terhadap fungsi bulog sebagai penugasan Pemerintah untuk memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP),” pungkas Asrun Lio. **