KONAWE – Warga mengeluhkan harga eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah wilayah Kabupaten Konawe dilaporkan melonjak hingga mencapai Rp15.000 sampai Rp20.000 per liter.
Terlebih lagi kelangkaan BBM yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir membuat masyarakat kesulitan memperoleh pasokan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Akibatnya, sebagian warga terpaksa membeli bensin secara eceran dengan harga yang jauh di atas harga normal.
Kondisi tersebut dinilai semakin membebani ekonomi warga dan berdampak pada kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok serta biaya operasional pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
”Sekarang beli bensin eceran sudah Rp15 ribu sampai Rp20 ribu per liter. Mau tidak mau tetap dibeli karena dipakai untuk bekerja dan mengantar anak sekolah,” keluh seorang warga yang enggan menyebutkan identitasnya.
“Dampaknya bukan hanya ke transportasi, tapi harga sembako di kios juga ikut naik, begitu juga biaya usaha kecil. Kami berharap pemerintah daerah bersama DPRD segera turun tangan mencari solusi. Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban,” tambahnya.
Ia menilai kelangkaan BBM perlu menjadi perhatian serius seluruh pihak terkait. Menurutnya, beredar dugaan bahwa sebagian BBM bersubsidi dialihkan untuk kepentingan aktivitas pertambangan.
Selain itu, ia juga menyoroti antrean kendaraan dinas di SPBU yang menurutnya menggunakan BBM bersubsidi, serta adanya dugaan praktik pengantrean berulang oleh sejumlah kendaraan.
”Kalau memang ada penyimpangan, harus diusut. BBM subsidi seharusnya diprioritaskan bagi masyarakat yang berhak, bukan disalahgunakan. Antrean panjang hampir setiap hari terlihat di SPBU Unaaha, SPBU Lalosabila, dan SPBU Lambangi,” katanya.
Menurut pantauan warga, antrean kendaraan di sejumlah SPBU tersebut terjadi hampir setiap hari dan menyebabkan masyarakat harus menunggu berjam-jam untuk mendapatkan BBM.
Masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Konawe, DPRD Kabupaten Konawe, serta instansi terkait segera mengambil langkah konkret guna mengatasi kelangkaan BBM, memperketat pengawasan distribusi, dan memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran.
Warga juga meminta aparat penegak hukum dan instansi pengawas melakukan penelusuran apabila terdapat dugaan penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi, sehingga tidak menimbulkan keresahan berkepanjangan di tengah masyarakat.
**
