KENDARI – Pemkot Kendari mencatatkan realisasi pendapatan daerah Kota Kendari pada tahun 2025 mencapai Rp5,1 Triliun atau 95 persen dari target.
Wali kota Kendari, Siska Karina Imran mengatakan, realisasi pendapatan Kota Kendari tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp409,56 miliar atau 81,50 persen, pendapatan tranfer Rp1,13 triliun atau 96,40 persen.
“Sedangkan Pendapatan lain-lain yang sah mencapai Rp34,45 miliar atau 97,23 persen,” ungkap Siska Karina Imran saat menyampaikan LKPJ tahun 2025 di DPRD Kota Kendari, Senin (30/3/2026).
Sementara itu ungkap Siska, untuk realisasi belanja daerah mencapai Rp1,49 triliun atau 89,43 persen, terdiri dari Belanja operasional sebesar Rp1,23 triliun atau 94,07 persen dan belanja modal sebesar Rp260,93 miliar atau 72,51 persen.
“Untuk pembiayaan daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran terealisasi sebesar 100 persen,” ungkapnya.
Siska mengungkapkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan meningkat. Dari sisi makro ekonomi, Kota Kendari menunjukkan kinerja positif dimana pertumbuhan ekonomi tahun 2025 tercatat sebesar 5,16 persen, meningkat dibanding tahun 2024 sebesar 4,81 persen.
“Untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga mengalami peningkatan menjadi 86,36 poin, menempatkan Kota Kendari pada peringkat ke-6 secara nasional,” jelasnya.
Wali Kota Siska juga menjelaskan untuk pendapatan per kapita masyarakat mengalam peningkatan menjadi Rp85,16 juta per tahun, dari sebelumnya Rp80,97 juta pada tahun 2024.
Kemudian, tingkat kemiskinan menurun dari 4,23 persen menjadi 4,18 persen, gini rasio turun dari 0,36 menjadi 0,35, inflasi terkendali di angka 2,96 persen.
“Namun demikian, tingkat pengangguran terbuka mengalami kenaikan dari 5,67 persen menjadi 5,94 persen, yang menjadi perhatian pemerintah daerah,” ujarnya.
Lebih lanjut Siska menjelaskan, pembangunan infrastruktur dan penataan kota dimana pada sektor infrastruktur, Pemkot Kendari telah melakukan
peningkatan dan rehabilitasi jalan sepanjang 20,98 km atau 23 ruas jalan, pembangunan jalan lingkungan sepanjang 32,58 km.
“Penanganan kawasan kumuh menjadi 534,11 hektar atau 13,16 persen, pembangunan drainase sepanjang 10,65 km, serta revitalisasi sungai dan ruang terbuka hijau. Selain itu, pembangunan gedung Dinas Perhubungan dan layanan perpustakaan juga dilakukan untuk meningkatkan pelayanan publik,” katanya.
**
